KUALATUNGKAL - Rencana relokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Betara 10 belum ada kejelasan. Sampai saat ini seluruh sampah dari pusat Kota Kualatungkal dibuang ke areal konsesi PT WKS tersebut.
Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kebersihan dan Tata Bangunan Tanjab Barat, Nasrul Effendi menyebut, pemindahan lokasi TPA ini menunggu kesediaan dari PT WKS. Sesuai kesepakatan, lahan TPA yang baru disediakan oleh perusahaan grup Sinar Ma situ.
“Sampai saat ini belum ada lahan yang pas diberikan oleh PT WKS sesuai kesepakatan,” ujar Nasrul Effendi, Kamis (1/9).
Dijelaskan Nasrul, pihak WKS sempat memberikan dua opsi untuk lokasi TPA yang baru. Namun dua lokasi yang diberikan tidak representatif dan dikhawatirkan terjadi permasalahan baru.
“Di lahan yang disediakan ada tanaman lain seperti sawit dan karet, itu milik siapa kita tidak tahu nantinya malah timbul permasalahan baru,” tegasnya.
Iapun menyebut sesuai kesepakatan, lahan untuk pengelolaan TPA memang harus berada dalam wilayah Hutan Tanam Industri (HTI) dan juga memperhatikan aspek lingkungan, ekologi dan geologi. Selain itu juga tidak ada lagi tanaman di wilayah yang akan dijadikan TPA.
“Dan lagi sesuai dengan Permenhut Nomor 16 tentang pola kerjasama ini, lahan yang disedikan memang betul-betul bisa dijadikan tempat TPA yang layak,” ujarnya.
Nasrul menyebut saat ini sudah ada beberapa daerah yang memiliki TPA di dalam wilayah HTI. Seperti Kota Malang, Kabupaten Purwakarta dan deerah lainnya. Kini menurutnya semuanya tergantung kepada niat baik PT WKS.
“Intinya saat ini tergantung keseriusan dan kesungguhan pihak PT WKS,” tandasnya. (*/Son)
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat