Oleh : Bahren, SS., MA (Bahren Nurdin) - Dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Wacana Polri di bawah kementerian patut dihormati sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, dalam negara hukum, setiap gagasan harus tunduk pada konstitusi, sejarah, dan kepentingan jangka panjang bangsa.

Secara normatif, posisi Polri di bawah Presiden sudah tepat. Secara filosofis, ia lahir dari semangat pembebasan dari otoritarianisme. Secara praktis, ia memberikan ruang independensi yang lebih besar.

Karena itu, energi bangsa seharusnya tidak dihabiskan pada perdebatan struktural yang belum tentu solutif. Fokus utama harus diarahkan pada reformasi internal yang sungguh-sungguh, berintegritas, dan berkelanjutan.

Polri yang kuat bukanlah Polri yang berpindah atasan, tetapi Polri yang dipercaya rakyatnya. Dan kepercayaan itu hanya lahir dari profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas yang nyata.(*)