Oleh : Dr. Arfa’i,S.H.,M.H - Dosen Hukum Tata Negara FH Univ Jambi Polri dan Jabatan Sipil Berbasis Penegakan Hukum : Harmonisasi UU Polri, ASN dan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Putusan

Oleh : Assist Prof. Mochammad Farisi, LL.M Dosen Fakultas Hukum UNJA MK hanya melarang Polri aktif menduduki jabatan sipil administratif. Jabatan sipil yang berfungsi penegakan hukum tetap diperbole

JAMBI – Alokasi pupuk subsidi di Provinsi Jambi perlu mendapat pengawasan yang ekstra, agar tidak diselewengkan oleh oknum tertentu. Diperlukan strategi yang jitu dan membangun sinergitas penyel

Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin partisipasi publik dan transparansi dalam pem

Azas Dominus Litis belakangan menjadi sorotan para pakar hukum pidana dan pengamat di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang tengah disusun pemerintah menuai polemik, s

Ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor usaha, baik formal maupun informal. Namun, di balik geliat ekonomi, terdapat oknum yang menjalankan usaha secara ilegal. Praktik ini bukan hanya merugikan negara

Sebulan selepas masa Pemilu 2024, kenaikan harga pangan di bulan Ramadhan tidak terelakkan. Minggu pertama Ramadhan 1445 Hijriah di tahun 2024, tercatat peningkatan harga pada berbagai bahan pangan ma

Dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar rupiah dan inflasi yang tetap terjaga, Bank Indonesia (BI) berpotensi untuk menurunkan suku bunga acuannya mulai kuartal II/2024.  Penulis: Shofiya

Bank Indonesia (BI) pada tahun 2024 kembali memfokuskan kebijakan moneternya pada  stabilitas ekonomi. Kebijakan ini dibuat untuk mengendalikan inflasi sesuai dengan target pemerintah dan menyeimbang

Percepatan pembangunan di Kabupaten Tanjabbar di tahun politik 2024 cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan jadwal lelang sejumlah proyek baik di Dinas PUPR Tanjabbar maupun Dinas Perkim Tanjabbar d