JAMBI – Alokasi pupuk subsidi di Provinsi Jambi perlu mendapat pengawasan yang ekstra, agar tidak diselewengkan oleh oknum tertentu. Diperlukan strategi yang jitu dan membangun sinergitas penyelidikan dan pengamanan distribusi pupuk bersubsidi di wilayah hukum Polda Jambi. Tujuan besarnya adalah mewujudkan Industri Pangan Nasional.
Hal ini dikatakan Wakil Direktur Intelkam Polda Jambi AKBP Syafii Bagus Santoso, S.I.K., M.H saat berbincang dengan halosumatera.com, Jumat (14/11/25).
Secara Nasional, alokasi pupuk pada tahun 2024 mencapai 9,55 juta ton, dan untuk alokasi Provinsi Jambi tahun 2023 mencapai 44,215 ton, tahun 2024 meningkat menjadi 52,667 ton dan bertambah di tahun 2025 di angka 54, 017 ton.
Menurut Syafii Bagus, permasalahan yang menjadi perhatian saat ini adalah penyalahgunaan distribusi pupuk oleh pihak yang tidak berhak. Disamping itu kurangnya pengawasan dalam distribusi pupuk, ketidak seimbangan distribusi pupuk antar daerah. Selain itu, data dan administrasi yang tidak akurat.
Untuk itu, Syafii memiliki gagasan, bahwa perlunya memastikan penyelidikan dilakukan secara professional dan efektif untuk mengungkap penyalahgunaan pupuk bersubsidi. “Tujuan lainnya untuk menjaga kamtibmas di wilayah hukum Plda Jambi melalui pengamanan yang efektif,” ujar AKBP Syafii Bagus Santoso.
Dikatakan dia, strategi ini tidak berjalan efektif tanpa adanya sinergitas dengan stakeholder terkait. Tentunya diperlukan kolaborasi yang kuat antara jajaran Polda Jambi, Gubernur Jambi, Kadis Pertanian, PT Pupuk Wilayah Provinsi Jambi. Disamping itu perlunya dukungan dari media massa, akdemisi, LSM/Ormas, asoasiasi petani, asosiasi distributor pupuk.
Diharapkan dengan strategi ini, lanjut Syafii, akan terlaksananya kemintraan BUMDES dan koperasi sebagai penyalur resmi serta pembangunan teknologi terintegrasi antar stakeholder.
Bagus menyampaikan beberapa slogan terkait pengawasan pupuk bersubsidi, diantaranya “PUPUKKU” kepanjangan dari Pupuk Berkualitas Petani Kuat, Keluarga Sejahtera. Kemudian TEPAT, kepanjangan dari Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Pupuk Bersubsidi untuk Petani, dan SINPAN (Sinergi Pupuk Pangan).(*)
BATANGHARI – Polemik rencana eksekusi lahan sekitar 1.300 hektare di Kabupaten Batanghari kembali memanas. Kali ini, perhatian publik tertuju pada beredar
JAMBI – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menghadiri rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jaringan Listrik Desa di wilayah Kabupaten Ta
TANJAB BARAT – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan
TANJAB BARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., meresmikan Lubuk Larangan di Desa Lubuk Bernai, Kecamatan Batang Asam, sebagai upaya m
TANJAB BARAT — Menunjukkan respons cepat terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., langs