Proyek Gedung UPPKB di Sarolangun Belum Kantongi IMB


Sabtu, 28 Oktober 2023 - 21:13:31 WIB - Dibaca: 559 kali

Proyek pembangunan gedung baru Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dari Kementerian Pehubungan diduga tak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). / HALOSUMATERA.COM

SAROLANGUN - Proyek pembangunan gedung baru Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dari Kementerian Pehubungan diduga tak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dari penelusuran di lapangan sebagaimana dilansir dari media partner halosumatera.com (sarojanews.com), proyek tersebut bersumber dari anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Direktorat Jenderal Perhubungan darat, Balai pengelola transportasi darat wilayah V Provinsi Jambi dengan anggaran sebesar Rp19.694.400.000 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Proyek ini dikerjakan perusahaan dari Jakarta, PT Bahana Suprindo Kreasi, dengan konsultan Manajemen Kontruksi PT Rohim Khoirul Cipta Sentosa, dengan waktu pelaksanaan selama 292 hari.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merasa kecolongan, pasalnya proses pembangunan sudah berjalan sampai 60 persen. Seyogianya syarat administratif selesai sebelum pembangunan dimulai, namun hal itu tidak dilakukan oleh pihak perusahaan yang mengerjakan pekerjaan tersebut.

Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sarolangun, Abdullah Fikri, membenarkan, bahwa pihak perusahaan belum pernah melakukan pengurusan terkait kelengkapan administrasi terkait IMB.

Dijelaskan Abdullah Fikri, prosesnya ini Kementerian Perhubungan mengajukan tata ruang atau Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR). Namun, sangat disayangkan pihak kontraktor yang memborong pekerjaan itu tidak mengurusnya.

“Proses PKKPR itu sampai hari ini belum ada diurus, itu baru keluar kajian teknisnya dari Dinas PUPR,” katanya, Senin (16/10/2023).

la menyebut, PKKPR itu ada dua jenis untuk dijadikan pedoman. Pertama, kajian teknis dari Dinas PUPR dalam hal ini melalui forum tata ruang daerah yang ditandatangani oleh Sekda dan BPN. Kemudian dikeluarkan kajian teknis dan rekomendasi teknis. Atas dasar itu, kemudian baru diterbitkan PKKPR.

“Sampai hari ini baru ada kajian teknis dari Dinas PUPR, belum ada pihak perusahan yang mengurus itu. Komunikasi kita sangat susah. Sementara itu, pihak perusahan meminta dinas untuk menyelesaikannya, tentu hal itu tidak bisa, karena harus perusahaan tersebut yang mengurus administrasinya,” katanya.

Sementara di Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang harus disetorkan. Untuk menyelesaikan hal itu tentu harus yang bersangkutan.

“Setidaknya ada lah perwakilan dari mereka (kontraktor,Red) yang datang ke kantor untuk mengurus itu. Nanti kita yang mendampinginya. Sampai hari ini tidak ada yang mengurus itu,” ujarnya.

Setelah PKKPR nantinya ada pengecekan Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Proses administrasinya tidak ada satu pun yang diurus.

“Dasar UKL dan UPL itu, dinas terkait minta PKKPR terlebih dahulu. Sementara PKKPR nya belum di urus. Apalagi kalau mau nerbitkan IMB, Dinas Perkim itu berdasarkan surat dari DPMPTSP baru bisa dikeluarkan rekomendasi IMB,” kata Abdullah Fikri.

Sementara itu, kontraktor pelaksana belum berhasil dikonfirmasi. “Mandornya cuti, kontraktor di Jakarta,” ujar salah satu pekerja saat ditemui di lokasi proyek.(*/sarojanews/HS)




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Pengakuan Warga Kuala Tungkal, Pakai Motor Listrik Lebih Hemat dan Ramah Lingkungan

KUALATUNGKAL - Dalam mendukung Electric Vehicle (EV) yang sedang berkembang pesat di Indonesia, PLN mempromosikan kendaraan listrik berupa mobil listrik, motor

Advertorial

Listrik dan Pipa Bocor Jadi Kendala Perumda Air Minum Tirta Pengabuan

TANJABBAR - Distribusi air ledeng dari Perumda Air Minum Tirta Pengabuan masih belum terealisasi sepenuhnya. Disamping terkendala tegangan listrik, masih banyak

Berita Daerah

Tongkang Batubara Tabrak Fender Tiang Jembatan, Gubernur Al Haris Minta Pengusaha Ganti Rugi

JAMBI  - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH meminta kepada pengusaha untuk bertanggung jawab atas insiden tongkang angkutan batubara yang menabrak

Advertorial

Gubernur Al Haris Terima Penghargaan dari Densus 88 Anti Teror Polri

JAMBI - Gubernur Jambi DR. H. Al Haris, S.Sos, MH mendapat penghargaan dari Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 Anti Teror Polri. Penghargaan dari satuan khusus

Advertorial

Wagub Sani : Turnamen Ekshibisi Dies Natalis Unja Jalin Kebersamaan

JAMBI - Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I mengemukakan, Turnamen dan Ekshibisi Domino untuk memeriahkan Dies Natalis ke-61 Universitas

Advertorial


Advertisement