JAMBI - Redaksi halosumatera.com bersilaturahmi dengan pengurus GMNI Provinsi Jambi di Jalan Gotong Royong, No 27, Sipin Jambi.

Kunjungan ini dalam rangka diskusi terkait permasalahan yang menjadi topik menarik saat ini, diantaranya konflik lahan di beberapa daerah di Provinsi Jambi.

Ketua GMNI Provinsi Jambi, Wiranto Manalu mengatakan, saat ini yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jambi adalah konflik-konflik agraria yang harus diselesaikan dengan cara revitalisasi gugus tugas reforma agraria.

Menurut Wiranto, Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jambi sudah terbentuk 2019 lalu, di masa kepemimpinan Gubernur Fachrori Umar.

"Harapan kita pemerintah dapat memfungsikan kembali gugus tugas tersebut, karena masih banyak konflik yang terjadi," kata Wiranto.

GMNI Jambi, kata Wiranto, sejauh ini telah banyak mendampingi konfik-konflik agraria, dan intens mendampingi masyarakat yang terlibat konflik dengan korporasi yang melanggar UU Agraria.

Bagaimana dengan pansus konflik agraria yang dibentuk DPRD Provinsi? Menurut Wiranto, tidak efektif, lantaran hanya berlaku enam bulan.

"Sebaiknya dibubarkan saja, karena sampai sekarang menurut data yang kita punya, pencapaiannya belum ada," tukas Wiranto.

Secara terpisah, Christian Napitupulu mengatakan, bahwa permasalahan konflik yang terjadi saat ini, sepertinya belum mampu diselesaikan dengan baik, oleh pemerintahan saat ini.

"Harapan kami, pemerintah dapat lebih peduli lagi terhadap ribuan petani yang menjadi korban perampasan lahan," ujar Christian.(*)