BATANGHARI – Sejumlah rekanan yang mengerjakan proyek bersumber dari Pinjaman Daerah (Pinda) di Kabupaten Batanghari mengeluh. Pasalnya, proyek telah rampung, namun belum dibayarkan.

Sumber halosumatera.com, dikonfirmasi Jumat (24/2/23) membenarkan, bahwa proyek jalan yang dia kerjakan, belum dibayarkan.

Sumber yang tak ingin namanya disebut ini, mengaku modalnya terbenam dan berharap dinas terkait segera mencairkannya.

“Ada juga yang sudah lengkap administrasinya belum dibayarkan,” ujarnya kepada halosumatera.com, Jumat siang.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batanghari, A Shomad dikonfirmasi awak media, Jumat siang, membenarkan bahwa ada sejumlah kegiatan jalan dan drainase yang  bersumber dari Pinjaman Daerah dari Bank 9 Jambi tertunda pembayarannya.

A Shomad menyebut, setidaknya ada Rp 15 miliar kegiatan jalan lingkungan dan drainase yang belum dibayarkan ke rekanan. “Ada beberapa titik yang belum dibayarkan,” ujar Shomad.

Dia menjelaskan, belum dibayarnya proyek tersebut lantaran terkendala adanya perubahan Kepala OPD, sehingga administrasi harus dirubah semua.

Setelah itu, dilanjutkan dengan pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jambi. “Ada perubahan kepala OPD dan pemeriksaan BPK RI, makanya proses pencairan tertunda,” ujar dia.

Shomad belum menyebut, kapan pastinya proyek tersebut dibayarkan kepada rekanan.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Batanghari sudah melakukan penandatangan akad kredit sindikasi pinjaman daerah dengan Bank Jambi, Bank Sumsel dan Bank Babel, pada Juli tahun lalu.

Pemberian pinjaman tersebut diwujudkan melalui Penandatanganan Perjanjian Akad Kredit Pemerintah Daerah antara Bank Jambi, Bank Sumsel Babel dengan Pemerintah Kabupaten Batanghari.

Penandatangan itu dilakukan Direktur Utama Bank Jambi, H. Yunsak El Halcon dan Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel, Antonius Prabowo Argo sebagai bank dalam pembiayaan pinjaman tersebut bersama Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief pada Senin (18/07/22).

Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengatakan pinjaman daerah ini merupakan penyelesaian yang lebih cepat atau akselerasi dari masalah yang dihadapi masyarakat Batanghari.

“Batanghari ini kita ketahui sektor utamanya adalah pertanian. Bagaimana saat eksekusi barang dan jasa yang ada di Batanghari berjalan dengan baik,” sebut Bupati.

Orang nomor satu di Batanghari ini sangat menyakini dampak ekonomi dari kegiatan yang dilaksanakan dengan dana pinjaman ini akan lebih cepat dirasakan masyarakat dibanding dua atau tiga tahun ke depan. Dan akan jauh berbeda dampak ekonomi yang dihasilkan.

“Makanya Pemerintah Batanghari melakukan kesepakatan dengan Bank Jambi untuk melakukan pinjaman. Kita juga ada itung-itungan biaya infrastruktur pada tahun depan itu akan naik, jadi beban bunga sudah tertutupi dengan selisih pembiayaan dari tahun ke tahun,” jelas Fadhil.

Demikian juga Bank Jambi menurutnya merupakan Bank Pemerintah jadi sama-sama membesarkan diri. Bagaimana kabupaten dan kota di Jambi ini dapat manfaat dari Bank Jambi. Diharapkan Bank Jambi bisa lebih baik ke depan dalam membantu Pemda untuk memberikan pelayanan ke masyarakat.

Adapun pinjaman yang disetujui sebesar Rp 200 miliar, dari pengajuan awal sebesar Rp 300 miliar dari Bank 9 Jambi.

“Iya, itu yang kita laksanakan. Kita awasi sama-sama. Mudah-mudahan cukup untuk pembiayaan pembangunan. Bagaimana azas efektif dan efesien tetap kita jaga,” kata Fadhil belum lama ini.(*/red)