KUALATUNGKAL – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Tanjabbar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kembali menganggarkan pembangunan jaringan air bersih dengan total biaya sekitar Rp 90 miliar lebih.
Proyek air bersih ini dibagi dalam tiga item, yakni penambahan jaringan transmisi dan distribusi Kualatungkal – Roro senilai Rp 9,5 M, Peningkatan Kapasitas IPA dan Intake Tebing Tinggi sebesar Rp 36,6 M dan peningkatan akses jaringan pipa air bersih senilai Rp 46,5 miliar.
Hanya saja, anggaran mega proyek ini sempat dikritik dewan, lantaran dipecah saat pelelangan. Seperti yang disampaikan H Nazaruddin, Anggota Fraksi PAN DPRD Tanjabbar, saat pembahasan proyek air bersih ini satu paket, tapi dalam pelaksanaannya dipisah-pisah.
“Itu waktu dibahas di Banggar satu paket, nilainya Rp 85 miliar. Tapi kok dalam pelaksanaannya kok bisa dipecah-pecah,” kata H Nazaruddin kepada wartawan, saat Walk Out dalam Paripurna LKPJ Bupati, Senin (30/4).
Soal pembagian item air bersih ini, belum ada penjelasan khusus dari Dinas Pekerjaan Umum. Kabid Cipta Karya, Syafrun dihubungi infotanjab.com, via pesan Whatsapp, belum memberikan penjelasan terkait hal ini.
Informasi yang dihimpun infotanjab.com, proyek air bersih di Kabupaten Tanjabbar menelan dana yang cukup fantastis. Dalam 12 tahun terakhir, mulai kepemimpinan Safrial – M Yamin (2006-2011), telah digelontorkan proyek intake dan pipanisasi dengan total biaya lebih dari Rp 300 miliar. Di era Usman – Katamso (periode 2011-2016), menghabiskan APBD lebih dari Rp 100 miliar untuk pembangunan jaringan air bersih dan instalasi. Berganti Bupati, dua tahun terakhir ini telah dianggarkan Rp 120 miliar, untuk instalasi jaringan air bersih wilayah Tebing menuju Kualatungkal.(*)
Editor : Andri Damanik
Baca Juga : Soal Anggaran Air Bersih, Heri Juanda : Pimpinan Jangan Buang Badan
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat