TANJABBAR – Pembangunan infrastruktur di daerah tak lepas dari peran DPRD dalam menginput aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran. Pokir DPRD setelah diusulkan, tentunya menjadi kewenangan OPD terkait.

Di Tanjabbar, sejumlah Kepala Dinas bungkam saat ditanya persentase pokir DPRD dengan hasil musrenbang dan program murni dari dinas terkait.

Seperti disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Tanjabbar Zaharuddin, membenarkan adanya usulan kegiatan melalui Pokir DPRD, yang menjadi kegiatan di Dinas yang dia pimpin.

Ditanya soal besaran anggaran secara global, Zaharuddin tak merincikan. “Di Dinkes kecil, waduh dak berani. Kalau mau data, tanya ke bagian keuangan pemda saja,” kata dia melalui pesan WhatsApp kepada halosumatera.com, Senin 10 Juli 2023.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Tanjabar Zainul, dikonfirmasi halosumatera.com, mengaku tak memiliki data usulan pokir dewan yang menjadi program kegiatan di Dinas Pendidikan.

“Kabid Dikdas mungkin yang tahu, saya dak ada. Beliau yang menangani (Kabid Dikdas),” tutur Zainul, Senin pagi.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Tanjabbar Apridasman ST MT dikonfirmasi halosumatera.com melalui pesan Whats App belum memberikan data terkait usulan DPRD yang saat ini menjadi program kegiatan di dinas yang dia pimpin.

“Bentar,” ujarnya singkat menjawab konfirmasi halosumatera.com, Senin pagi (10/7/23).

Begitu juga dengan Plt Kadis Perkim Tanjabbar, Syafrun ST dan Direktur RSD KH Daud Arif dr. Hamonangan Sitompul belum memberikan jawaban melalui pesan Whats App.

Secara terpisah, Kepala Bappeda Tanjabbar Dr H Katamso SA SE ME kepada halosumatera.com, Senin pagi mengatakan, bahwa usulan DPRD melalui pokok-pokok pikiran yang telah disahkan di anggaran OPD terkait didominasi kegiatan fisik.

“Mhn maaf , Bappeda tidak bicara angka, kami cuma bicara program dan program itu semua memang kebutuhan masyarakat, kebanyakan memang fisik , karena masyarakat memang butuh fisik, jalan setapak dan lain-lain, dan itu memang ada landasan hukumnya,” jelas Katamso via pesan WhatsApp.

Kata mantan Wabup Tanjabbar ini, Bappeda hanya bertugas melakukan verifikasi apakah sudah sesuai dengan visi misi. “ Kalau sesuai kito verifikasi dan dilanjutkan /diteruskan ke OPD,” jelasnya.

Bagaimana penyebaran usulan Pokir Dewan di Tanjabbar? Katamso mengatakan, kegiatan pokir yang dianggarkan pastilah merata, program pemerintah pastilah merata, legislatif dan eksekutif tentunya memikirkan secara makro tentang program pemerintah.

Ketua DPRD Tanjabbar H Abdullah SE dikonfirmasi halosumatera.com Senin pagi belum memberikan jawaban terkait data global usulan Pokir DPRD yang saat ini telah menjadi program di OPD.

Sementara Wakil Ketua DPRD Tanjabbar Ahmad Jahfar SH MH mengatakan, belum memiliki data pokir seluruh anggota DPRD Tanjabbar yang sudah disahkan di OPD Tanjabbar pada tahun ini.

“Belum Ado,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp kepada halosumatera.com, Senin pagi (10/7/2023).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada 2022 lalu Pokir DPRD Tanjabbar sempat menjadi polemik lantaran kegiatan di OPD diduga mendapat intervensi dari oknum tertentu.

Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di Pasal 153 yang dijelaskan dalam pasal 178, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari dewan berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.(*/tim)