KUALATUNGKAL – Pemilu serentak baru saja usai, khusus di Tanjabbar, tidak ada gejolak yang signifikan, terutama soal sengketa suara antar caleg di seluruh dapil di Kabupaten Tanjabbar.

Meski beberapa waktu lalu ada pengulangan pemilihan di beberapa TPS, namun tidak menimbulkan konflik yang serius.

Sebagaimana data yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Tanjabbar, sejauh ini Bawaslu hanya menemukan dua temuan yang sampai diproses di Gakumdu. Hanya saja, dua temuan dari caleg kabupaten ini tidak memenuhi unsur formil dan materil.

Dua temuan ini, dikatakan Anggota Bawaslu Tanjabbar DR Mohd Yasin SH I MH, diperoleh dari kecamatan Merlung, Tebing Tinggi dan Seberang Kota.

“Sekarang kita masih menunggu laporan jika ada, sampai tahapan pemilu selesai. Kalau yang konsultasi ke kita terkait pelanggaran banyak, teruma dari pengurus parpol,” kata Yasin kepada infotanjab.com, Sabtu (11/5).

Dikatakan Yasin, sementara ini untuk laporan sengketa terhadap pelaksanaan pemilihan DPRD Kabupaten Tanjabbar tidak ada yang mencuat, apalagi sampai ke mahkamah konstitusi.

“Tapi kita tetap menunggu, jika ada laporan dari masyarakat,” ungkapnya.

Terpisah, Ahmad Hadziq, Komisioner KPU Tanjabbar menegaskan, bahwa sebelum pelantikan 35 anggota DPRD Tanjabbar periode 2019-2024, KPU akan melakukan pleno terhadap caleg terpilih di tingkat kabupaten.

Pelaksanaan pleno caleg terpilih ini, kata Hadziq, dilakukan setelah tahapan pemilu secara Nasional rampung.

“Setelah itu baru pelantikan. Pelantikan diperkirakan bulan Agustus,” kata dia.

Selain itu, para caleg yang bakal dilantik harus menyiapkan LHKPN dan disampaikan langsung ke KPK. Jika caleg terpilih tidak melaporkan LHKPN ke KPK, maka pelantikannya sebagai anggota DPRD Tanjabbar bisa tertunda.(*/nik)

Editor: It Redaksi