JAMBI|HALOSUMATERA - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah X - C Jambi, mendesak agar Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT) dibubarkan. APTISI berpendapat LAM PT memakan banyak biaya dan lebih berorientasi kepada bisnis.
"Bubarkan LAM PT yang berorientasi bisnis dan mahal," kata Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Sugihartono di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi, pada Selasa (27/9/2022).
Dosen Unbari ini menyebutkan, untuk satu kali akreditasi biaya yang dihabiskan bisa mencapai ratusan juta rupiah.
"Kita PTS (Perguruan Tinggi Swasta) harus menyerahkan delapan puluh juta, belum lagi ditambah transportasi dan kegiatan-kegiatan lainnya, yang totalnya kurang lebih adalah seratus juta rupiah per satu Prodi," jelasnya.
Menurut Sugihartono, beratnya biaya tersebut mau tidak mau akan berdampak langsung kepada mahasiswa, sebab dana yang dikeluarkan oleh PTS untuk akreditasi adalah dana sendiri.
"PTN uangnya adalah dari negara, tidak berbayar. Namun kami harus membayar dengan uang kami sendiri, tentulah mahasiswa yang terkena dampaknya, sementara negara selalu menuntut harus akreditasi," tegas Sugihartono.
Lebih lanjut, Sugihartono juga mendesak agar Komite Uji Kompetensi dibubarkan serta diaudit pelaksanaannya. Hal ini menurutnya, karena pelaksanaan yang ada sekarang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Semua elemen harus dilibatkan, mestinya begitu untuk pencapaian proses akreditasi. Untuk itu kami meminta bubarkan Komite Uji Kompetensi," tegas Sugihartono.(*/danu)
Editor: Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat