KUALATUNGKAL – Pembangunan jalan setapak beton yang digelontorkan melalui program Sekaya Maritim, Departemen Kelautan dan Perikanan RI di Jalan Sejahtera V, RT 5, Kelurahan Tungkal III, tidak tepat sasaran.
Pasalnya, proyek bernilai Rp 800 juta ini dibangun, bukan di pemukiman nelayan. Proyek ini merupakan proyek dari Departemen Kelautan yang memprioritaskan nelayan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjabbar melalui Kabid Pengembangan Pesisir dan Laut, Prasojo A Pi mengatakan, ada empat kelurahan di Tungkal Ilir yang mendapatkan bantuan jalan setapak dari Program Sekaya Maritim, salah satunya di Kelurahan Tungkal III, persisnya di Jalan Sejahtera V.
Menurut Prasojo, penentuan lokasi pembangunan jalan setapak itu telah dimusyawarahkan Lurah dan RT setempat. Hal ini disepakati saat rapat di Jogja akhir tahun lalu.
Untuk survei awal, memang dilakukan oleh tim dari pusat. “Untuk lokasinya, itu yang nentukan RT dan Lurah Tungkal III. Pada waktu rapat di Jogja, kita memang usulkan untuk lokasi alternative lain, tapi di Jalan Sejahtera V yang disepakati, karena sering banjir,” kata Prasojo berdalih.
Disinggung di lokasi itu tidak ada warga nelayan, Prasojo tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. “Intinya, itu sudah di survei dan disepakati,” timpal dia.
Program Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim) ini digelontorkan Departemen Kelautan RI, yang dananya diserahkan ke DKP Kabupaten Tanjabbar.
Pembangunan jalan setapak di beberapa kelurahan, nilainya bervariasi. Di Tungkal I, II dan III, dianggarkan Rp 800 juta. Di Kelurahan Kampung Nelayan, jalan setapak beton yang digulirkan menelan dana Rp 1,4 miliar.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar Syafrizal Lubis mengaku heran, ada program DKP bukan di pemukiman nelayan, sepertihalnya pembangunan jalan setapak beton di Jalan Sejahtera V, Kelurahan Tungkal III.
“Kita akan tanyakan masalah ini ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Kok bisa di lokasi itu dibuat,” ujarnya.(*)
Editor : Andri Damanik
TANJABBAR – Fraksi-fraksi di DPRD Tanjabbar menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 2025 yang disampaikan dalam Paripurna DPRD Tanjabbar. Pers
TANJABBAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat resmi meningkatkan eskalasi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal
TANJABBAR - Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Hamdani, S.E., menghadiri undangan persiapan pengamanan yang digelar secara virtual dari Mabes Polri pada
TANJABBAR - Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., menghadiri sekaligus menyambut kunjungan kerja Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) X
TANJABBAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Paripurna Pertama Tahun 2026. Rapat paripurna tersebut dipimpi