KUALA TUNGKAL – Bupati Tanjabbar Usman Ermulan tak mau disalahkan soal Kapal MV Tungkal Samudera yang terlantar di Gresik. Usman menuding, soal ini akibat diputuskannya kontrak dengan pengusaha Batam oleh pemerintahan sebelumnya.
Kapal MV Tungkal Samudera dibeli pada 2014 lalu. Baru-baru ini, kapal yang menggerus APBD ini tidak bisa dioperasionalkan lebih kurang 1,5 tahun. Terkuaknya soal ini, saat anggota DPRD Tanjabbar memergoki kapal itu di Gresik dalam kondisi tak terawat.
"Kemarin kapal itu disewa oleh pengusaha di Batam untuk dioperasikan di Hongkong dan Makau,” tutur Usman.
Kata Usman, empat hari menjelang pelantikan dirinya menjadi bupati, persisnya 2011 lalu, kapal itu disewakan oleh BUMD ke pihak lain. “Makanya jadi berantakan, nah itu sisa kerja periode yang lalu, bukan periode saya. Saya terima dalam kondisi sudah begitu," ujar Usman.
Usman akan mempertimbangkan kembali kontrak kapal tersebut. Jika dianggap kurang menguntungkan bagi pemerintah, lebih baik dibatalkan.
"Semestinya, ada pertimbangan matang sebelum menarik dan membuat kontrak baru dengan orang lain. Dulu kan sudah bagus itu," tandasnya.
Kontrak tersebut akan diputuskan setelah ada rekomendasi dari DPRD dan tim Pemkab. “Kalau tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, selayaknya memang dijual saja,” jelasnya.(*)
Penulis: Son
Editor : Andri Damanik
TANJABBAR – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, SE, ME, meresmikan operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Desa Panyabunga
TANJABBAR - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Katamso, S.A., S.E., M.E., menyambut kunjungan Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI Manunggal Me
TANJABBAR – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
TANJABBAR - Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari Universitas Dinamika Bangsa (UNAMA) dalam
TANJABBAR – "Kita tidak hanya hadir melihat, tetapi juga memastikan bantuan nyata diberikan. Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah hadir untuk mereka," uja