KUALATUNGKAL- Sembilan Perusahaan Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang beroperasi di Tanjabbar belum memenuhi permintaan Pemkab Tanjabbar. Yakni, membangun rumah Dinas Camat melalui alokasi CSR.
Sementara tiga PMKS lainnya telah memenuhi permintaan Pemkab, membangun Rumdis Camat Muara Papalik. Tiga PMKS tersebut antalain PT RA, PT CKT dan Palma Abadi.
Kepada awak media, Kepala Bappeda Kabupaten Tanjabbar, Ir H Firdaus Khatab membenarkan hal ini.
Kata dia, baru tiga perusahaan yang telah merealisasikan pembangunan satu rumdis Camat.
"Saat ini sedang proses pembangunan rumah dinas camat Muara Papalik yang dibangun oleh tiga perusahaan dari 12 PMKS yang kita minta bantu," ujar Firdaus di Kualatungkal, Selasa (11/7).
Menurut Firdaus, ada beberapa alasan yang menyebabkan 9 perusahaan itu belum menyanggupi permintaan Pemkab. Diantaranya soal persetujuan di pimpinan perusahaan dan kendala pendanaan di managemen perusahaan.
"Ada 9 PMKS lagi yang belum merealisasikan, alasannya ada yang masih pembahasan atasan dan alasan lainnya yang menyangkut ekonomi perusahaan," jelasnya.
Tiga Rumdis camat yang belum terealisasi diantaranya Rumdis Camat Renah Mendaluh, Kuala Betara, dan Seberang Kota.
"Sebenarnya ini menjadi contoh bagi perusahaan lain, Pak Bupati juga minta agar perusahaan dan pemerintah saling membantu. Dan ini juga untuk kepentingan umum pemerintah, bukan kepentingan pribadi camat jadi kita harap pihak perusahaan mengerti," terangnya.
Dilanjutkan Firdaus, untuk masalah perizinan, Pemerintah Kabupaten Tanjabbar akan mempermudah bagi investor yang mau beroperasi di Tanjabbar.
"Selagi itu bertujuan baik dan memenuhi syarat, pasti kita permudah karena semakin banyak investasi maka otomatis ekonomi daerah juga meningkat," pungkas mantan Sekda Kabupaten Tanjabbar itu.(*)
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat