KUALATUNGKAL – Alat berat eskavator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang dihibahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Tanjabbar pada 2014 lalu sempat dioperasikan di Desa Kualadasal, Kecamatan Tungkal Ulu.
Alat berat yang diperuntukkan untuk kesejahteraan nelayan ini digunakan untuk membuka jalan di kawasan perkebunan.
Kabid Sarana Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan H Halking membenarkan jika alat berat tersebut disewakan untuk menutupi biaya pemeliharaan. Mengingat bantuan pusat ini tidak memiliki anggaran biaya pemeliharaan.
Diakui dia, awalnya alat berat tersebut diperuntukkan untuk membuat kolam ikan kelompok nelayan. Hanya saja, sejauh ini tidak ada nelayan yang mengajukan peminjaman alat berat.
“Sampai saat ini tidak ada yang mengajukan untuk membuat kolam ikan makanya disewakan,” kata mantan Camat Senyerang ini saat ditemui wartawan, Selasa Pagi.
Informasi yang dirangkum media ini, alat berat yang semestinya diperuntukan untuk kesejahteraan nelayan di kawasan pantai timur, khususnya di Tanjabbar, justru beroperasi di areal perkebunan sawit di Desa Kualadasal, Kecamatan Tungkalulu. Menariknya, lahan perkebunan sawit itu dikabarkan milik pejabat.
Berlokasi di antara Desa pelabuhan Dagang dan Desa Kualadasal, alat tersebut digunakan untuk pembuatan jalan kebun sepanjang 1.500 meter.
Sejak lima bulan alat eskavator digunakan untuk pengerukan tanah di simpang jalan masuk Pelabuhan Dagang. Pengerukan tanah tersebut dilakukan pada malam hari.
Hingga berita ini dimuat, pengerjaan jalan menuju kebun tersebut telah rampung, dan alat tersebut sudah dipindahkan ke lokasi yang lain.(*/lis)
Editor : Tim Redaksi
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat