TANJABBAR (HS) – Bupati Tanjabbar Drs H Anwar Sadat menindaklanjuti kisruh di RSD Daud Arif Kualatungkal, terkait keterlambatan pembayaran insentif dokter spesialis. Bupati memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus.
Kepala Inspektorat Tanjabbar Encep Zarkasih mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan khusus di RSUD KH Daud Arif. Hal itu dilakukan terkait dengan keterlambatan pembayaran jasa medis ke dokter spesialis.
"Ini intruksi pak Bupati untuk melakukan pemeriksaan dari Jumat sampai sekarang masih berjalan,"kata Encep, Senin (22/3/2021)
Dia menegaskan pemeriksaan khusus ini dilakukan untuk memperlancar pelayanan publik di RSUD KH Daud Arif. "Biar pelayanan di masyarakat lancar," ucapnya.
Dari dokumen yang dimilikinya pihaknya mendapati jika insentif jasa medis tersebut tidak hanya bersumber dari BPJS Kesehatan, tetapi juga dari Jamkesda dan sumber lainnya. "Jadi semuanya ada dari BPJS maupun yang lainnya," ujarnya.
Mekanismenya, semua dana yang masuk baik dari BPJS maupun yang lainnya kemudian disatukan dan selanjutnya rumah sakit membagikan ke semua tenaga medis yang ada di RSUD. "Di satukan semua baru dibagikan,"ucapnya.
Encep merincikan, dana yang terkumpul itu pembagiannya 44 persen untuk jasa medis, 56 persen digunakan untuk operasional lainnya. "Kalau sudah utuh baru dibagikan ke semuanya," tandasnya.
Sebelumnya, pada Jumat (19/3/2021) lalu sebanyak 12 dokter spesialis di Rumah Sakit KH Daud Arif, Kuala Tungkal melakukan mogok kerja.
Mogok tersebut dilakukan lantaran jasa medis belum dibayarkan pihak rumah sakit sejak Juni 2020 hingga Maret 2021. (*/Ek)
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat