BEBERAPA surat kabar daerah dan media online menyoroti perjalanan Dinas kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjab Barat keluar daerah Provinsi Jambi yakni, NTB, Bali, Pekan Baru dan Kepri pada minggu kedua November 2014. Dalam kunjungan kerja ini beberapa kepala SKPD diikutsertakan.

Sorotan kunjungan kerja dewan terhormat itu menggunakan uang rakyat melalui dana APBD. Entah berapa kali dalam setahun, para wakil rakyat ini melakukan kunjungan kerja. Ada yang namanya orientasi, Bintek, Pertukaran informasi dan pengkajian antar daerah, belum termasuk kunjungan kerja ke dapil masing-masing.

Berbeda dengan Anggota DPRD pada periode bergulirnya reformasi hingga 2004 lalu, kunjungan kerja hanya satu kali keluar Provinsi Jambi, yang namanya studi banding dan kunjungan Reses ke Kecamatan dua kali dalam satu tahun anggaran.

Dari penuturan Sekwan Tanjabbar beberapa lalu, bahwa anggaran perjalanan dinas anggota DPRD tahun 2014 berkisar Rp 4 miliar. Dia mengatakan, anggaran perjalanan dinas dewan tidak ada peningkatan beberapa tahun terakhir. Namun pernyataan sekwan itu, tidak diperkuat dengan data yang tercantum dalam plafon anggaran anggota dewan.

Menurut hemat kami, kunjungan kerja dewan terhormat yang lebih dari satu kali keluar daerah Jambi sudah tentu memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Tanjab Barat.

Harapannya, ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun kita sendiri belum merasakan hasil pembangunan dari kunjungan dewan itu. Buktinya, listrik masih sering padam, Rumah Sakit Jantung di Terjun Jaya, Desa Pematang Lumut, pembangunannya Menelan Milyaran Rupiah itu hanya difungsikan untuk UGD. Belum ada perjuangan wakil rakyat yang mementingkan kepentingan rakyatnya.

Begitu juga soal air bersih yang menjadi PR bagi Pemerintah Kabupaten Tanjabbar. Uniknya, setiap Bupati yang memimpin di daerah ini menggelontorkan program pembangunan air Bersih namun sampai saat ini, masyarakat Kualatungkal belum menikmati air bersih yang layak, apalagi untuk keperluan minum dan memasak.

Terakhir kita ketahui Pembangunan Intek Air Bersih Multiyears Tahun 2008-2010 menelan dana Rp 250 milyar lebih lebih hingga saat ini tidak terealisasi, bahkan mega proyek ini ditangani penegak hukum.

Beberapa catatan diatas, harusnya disikapi oleh wakil rakyat. Sudah sepantasnya, para anggota parlemen ini memerhatikan, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat sesuai fungsinya sebagai Legislasi, anggaran dan pengawasan.

Kita harapkan, di masa mendatang para anggota dewan terhormat periode 2014-2019 yang berjumlah 35 orang itu berperan aktif terhadap proses pelaksanaan pembangunan di Daerah ini dan Menperjuangkan Aspirasi Masyarakat.(*)