KUALATUNGKAL - Ada pernyataan yang menarik dalam Pidato Bupati Tanjabbar Dr Ir Safrial MS pada upacara gabungan PNS, TNI dan Polri di halaman Kantor Bupati, Kamis pagi (17/1).
Bupati dalam sambutannya menyampaikan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

"Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 21 ayat 4 dan ayat 5 menyebutkan, Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak," ujar Bupati.
Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Tanjungjabung Barat telah menetapkan peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak dan telah melaksanakan penandatanganan komitmen bersama mewujudkan komitmen layak anak.

Bupati berharap komitmen ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh dinas dan instansi terkait yang tergabung dalam gugus tugas kabupaten layak anak. Selain itu dia juga berharap kebijakan ini mendapat dukungan dari seluruh elemen, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media.
"Agar harapan kita mewujudkan kabupaten Layak anak dapat terwujud," ujar Safrial.
Dalam kesempatan itu Bupati meminta dinas atau instansi terkait bisa secara bersama-sama mendukung keberhasilan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga khususnya di kampung KB, yaitu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. (*/hms)
Editor: It Redaksi
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat