KUALATUNGKAL - Hearing DPRD Kabupaten Tanjabbar dengan PLN, PetroChina, PT TJP, PT GJE dan perwakilan masyarakat membahas krisis listrik belum menghasilkan keputusan yang memuaskan, Selasa siang. Pasalnya, administrasi dan perizinan terkait suplai gas dan listrik yang akan disalurkan PT TJP ke PLN belum rampung.

Pihak PetroChina sendiri menyanggupi untuk menyuplai gas ke PT GJE untuk digunakan PT TJP. Sedang PT TJP mangakui belum memiliki jaminan kepada PT GJE. Padahal mesin yang akan dioperasionalkan telah disiapkan.

Sedangkan PT GJE masih menunggu jaminan dari PT TJP untuk memuluskan kerja sama dengan PetrChina.

Jamal, salah satu anggota DPRD Tanjabbar yang hadir dalam rapat menyatakan, dewan tidak ingin alasan internal apalagi soal bisnis to bisnis dibahas dalam rapat ini.

Ambok Angka, dewan lainnya meminta kepada pihak terkait untuk lebih profesional dalam mengatasi krisis listrik di Tanjabbar.

"Kalau berani investasi, berarti ada modal. Kita harapkan semua profesional," kata Ambok.

Terpisah, Asisten Pemerintahan Hidayat, menegaskan, dalam konteks ini yang bertanggungjawab adalah PLN. Pasalnya, mitra kerja PLN adalah PT TJP.

Jika PT TJP tidak mampu, lanjut Hidayat, PLN harus mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis listrik ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pembahasan operasional PT TJP sudah dilakukan lebih dari tahun lalu. Rapat terakhir, PT TJP menyanggupi untuk menyalurkan listrik selambat-lambatnya pada 30 April 2018. Jika tidak terealisasi, dewan akan mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkab Tanjabbar untuk mengevaluasi izin PT TJP.

Ketua DPRD Tanjabbar Faisal Riza mengatakan, dari pertemuan ini dewan akan mengambil langkah-langkah dan membuat rekomendasi ke Pemerintah Kabupaten Tanjabbar. Dewan akan melakukan rapat internal, mengambil keputusan atas rekomendasi yang diberikan kepad Pemkab terkait hasil rapat hari ini.(*)

Editor : Andri Damanik