KUALATUNGKAL – Pembatalan lelang di LPSE Tanjabbar terkesan tebang pilih. Sebelumnya proyek GOR sempat jadi polemik, lantaran terkesan dipaksakan pembangunannya. Sementara Tanjabbar mengalami defisit anggaran. Proyek GOR akhirnya dipangkas dari Rp 10 miliar menjadi Rp 5,7 miliar dan telah dilelangkan.
Uniknya, pada 5 Oktober 2015, TAPD Kabupaten Tanjabbar melayangkan surat ke Dinas PU Tanjabbar tentang efisiensi anggaran kegiatan fisik.
Akibatnya, ada empat paket proyek pengairan yang harus dibatalkan, sementara proyek tersebut sudah dilelangkan hingga tahap pembuktian kualifikasi calon pemenang tender.
Ini isi surat dari Bupati Tanjabbar yang ditandatangani Peltu Sekda Tanjabbar, Ir Firdaus Khatab.
Dalam rangka mengantisipasi defisit anggaran belanja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun anggaran 2015, setelah dilakukan beberapa langkah dalam mengatasinya dan sampai saat ini sisa defisit APBD Kab. Tanjabbar Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 14.400.000,- (Empat Belas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, khusus Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjabbar agar segera melakukan efisiensi kembali belanja kegiatan fisik yang belum mendesak dilaksanakan sebesar Rp 2.275.000.000 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
Herianto, Direktur CV Cendrawasih yang merasa dirugikan dari pembatalan proyek pengairan berencana mengajukan upaya hukum. Sebab, selama mengikuti lelang tak sedikit biaya yang dikeluarkan.
“Berarti dengan pembatalan proyek dan adanya surat dari TAPD Tanjabbar, anggaran sudah tidak ada lagi. Kedepannya, tidak ada lagi proyek yang ditenderkan,” ujar Herianto.
Dia juga menilai, pemkab khususnya Dinas PU tebang pilih dalam membatalkan kegiatan fisik. Sebelumnya, proyek GOR malah diluncurkan dengan anggaran mencapai Rp 5,7 miliar. (*)
Editor : Andri Damanik
MUARO JAMBI - Kepolisian Resor Muaro Jambi menggelar kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) serta rapat tindak lanjut terkait maraknya tindak pidana pencurian ke
JAMBI – Warga Jambi tidak perlu repot dan harus antre berlama-lama saat mengurus SKCK. Melalui POLRI Super App, masyarakat kini dapat mengurus pem
JAMBI – Sosialisasi terkait Perjanjian Kerja Sama Penyelidikan dan Pengamanan Distribusi Pupuk Bersubsidi oleh Dinas TPHP Provinsi Jambi resmi disepakati. Pen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan Slogan “Pupukku” ya
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen