KUALATUNGKAL - Asisten Pemerintahan Setda Tanjabbar Hidayat, pada hearing di DPRD Tanjabbar, Selasa siang membenarkan soal pengelolaan gas oleh perusahaan swasta.

Menurut Hidayat, pengelolaan gas oleh perusahaan swasta dalam hal ini PT Gemilang Jabung Energi (GJE) bukanlah didasari surat penunjukan langsung oleh Bupati Tanjabbar Dr Ir H Safrial MS pada 2016 silam.

Akan tetapi, Bupati hanya mengeluarkan surat rekomendasi atas kesepakatan BUMD dengan perusahaan swasta. Dasar inilah, kata Hidayat, pengelolaan gas 5 MMBTU diserahkan ke perusahaan yang memiliki skil dan kemampuan keuangan.

"Prinsipnya kita semua ingin BUMD yang mengelola. Pada waktu itu, ada beberapa perusahaan yang mendekati BUMD, membentuk perusahaan patungan dengan BUMD. Perlu saya luruskan, itu bukan surat bupati, tapi bupati hanya membuat surat rekomendasi. Sayang gas itu tidak dikelola, karena BUMD tidak mampu, bukan pengalihan ke swasta, tetap benderanya BUMD," kata Hidayat.

Dikatakan Hidayat, pembangunan infrastruktur PT GJE bukan didanai BUMD. "Ini hanya kerja sama dengan BUMD," tandasnya.

Ketua DPRD Tanjabbar, Faisal Riza menegaskan, berdasarkn UU Nomor 23, yang sifatnya berhubungan kepentingan masyarakat, harus melalui persetujuan DPRD.

Terkait pengelolaan gas ke pihak swasta, Faisal Riza akan membahas secara terpisah. "Kita akan gali lebih lanjut dan diwaktu terpisah, " timpal Politisi Gerindra ini.

Perwakilan PetroChina Gerald Mayor, membenarkan ada dasar surat bupati terkait pengalihan gas 5 MMBTU dari BUMD JBS ke PT GJE. (*)

Editor : Andri Damanik