KUALATUNGKAL - Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Jambi Rinardi mengatakan, sosialisasi awal tahun anggaran ini bertujuan untuk memberi pengertian mengenai mekanisme dalam pelaksanaan anggaran, baik mekanisme pencairan dana, pelaporan maupun pengajuan revisi anggaran yang berkaitan langsung dengan jalannya pencairan anggaran. Diharapkan penumpukan pencairan dana di akhir tahun anggaran dapat dihindari.
Berdasarkan data-data yang diamati, terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi, seperti penyerapan anggaran yang masih rendah, masih adanya Satker yang mengajukan dispensasi dalam pencairan dana, retur SP2D masih sering terjadi dan permasalahan lainnya
Rinardi mengatakan, fakta integritas yang ditandatangani bersama, berisi pernyataan bahwa baik satker maupun KPPN tidak akan melakukan gratifikasi atau hal - hal yang bersifat atau dapat menimbulkan tindak pidana korupsi, menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
“Diharapkan pelayanan atau transaksi - transaksi yang terjadi antara satker dan KPPN dapat terjadi dengan kondisi bebas KKN dengan tujuan dapat terciptanya pemerintahan yang bersih,” ujar Rinardi.
Dikatakan dia, bila ada Satker yang melanggar kesepakatan yang tertuang dalam fakta integritas, siap menghadapi segala konsekuensinya.(*)
Editor: Andri Damanik
Analisa oleh Roland Pramudiansya Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Provinsi Jambi Di tengah hiruk pikuk dinamika penegakan hukum yang terus
JAMBI – Dr. (HC) Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali Bin Hasyim Bin Yahya hadir ditengah-tengah keluarga besar Polda Jambi. Kehadiran ulama kharismatik itu me
Kota Jambi - Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Ifa Sudewi mengambil sumpah 76 advokat dalam sidang terbuka yang digelar di Pengadilan Tinggi Jambi, Kamis 20 Novemb
MUARO JAMBI - Bangga dan terharu, tampak dari raut wajah Jenderal Bintang Dua, Irjen Pol Krisno H. Siregar. Hal itu terlihat jelas saat menyaksikan anggota Pold
Oleh : Dr. Arfa’i,S.H.,M.H - Dosen Hukum Tata Negara FH Univ Jambi Polri dan Jabatan Sipil Berbasis Penegakan Hukum : Harmonisasi UU Polri, ASN dan Putus