KUALATUNGKAL- Kabar gembira bagi anggota DPRD Tanjabbar. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 lalu, mengatur tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan
Sesuai dengan aturan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Tanjungjabung Barat, diperkirakan bakal menerima tunjangan Rp 30 juta per bulan. Besarnya tunjangan yang diterima Wakil Rakyat ini termasuk uang transportasi sebagai kompensasi pengembalian Mobil Dinas.
Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dr Ir H Safrial MS mengatakan, total keseluruhan tunjangan yang diterima tiap anggota Dewan setiap bulannya, mencapai 30 jutaan.
Menurut Bupati besaran gaji DPRD Tanjabbar tersebut sudah memadai.
" Kalau totalnya kurang lebih mencapai Rp 30 juta per bulan per anggota DPRD," kata Bupati.
Sementara untuk tunjangan yang akan didapat oleh tiap anggota DPRD Tanjabbar itu sendiri, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanjabbar.
" Anggaran dari daerah. Nanti itu ada perkalianya. Ya sekitar Rp 30 juta perbulan per anggota. Lumayanlah," Sebut Bupati.
Disinggung berapa kompensasi transportasi yang didapat anggota Dewan per hari, Bupati H Safrial, belum tahu pasti berapa jumlah.
" Kalau itu saya belum tahu, yang jelas total keseluruhan yang diterima lebih kurang Rp 30 juta," Sebutnya.
Sekedar diketahui, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, yang diundang-undangkan pada 2 Juni 2017 lalu, ditindaklanjuti oleh anggota DPRD dengan mengembalikan Mobil Dinas ke Pemkab Tanjabbar, yang selama ini berstatus pinjam pakai.
Sebagai kompensasi atas pengembalian Mobil Dinas tersebut, tiap Anggota DPRD Tanjabbar mendapat tunjangan transportasi.(*/Cr-02)
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat