KUALA TUNGKAL – Pansus DPRD Kabupaten Tanjabbar menerima laporan pertanggungjawaban Bupati atas LKPJ 2016 yang digelar dalam paripurna DPRD.
Dalam rapat paripurna tersebut secara umum ada beberapa rekomendasi yang disampaikan Pansus antara lain untuk mencermati dan melakukan evaluasi sejatinya dokumen LKPJ dibuat secara sistematis, runut, konsisten serta didukung oleh data yang valid dan dapat di pertanggungjawabkan.
Pada masing masing item program pembangunan perlu dijelaskan pencapaian target untuk rentang waktu 5 tahun sesuai RPJMD Kabupaten Tanjab Barat sehingga bisa terukur persentase progress pembangunan setiap tahunnya.
LKPJ Bupati sebaiknya disandingkan dengan target capaian tahunan seperti tertuang dalam matriks RPJMD kabupaten Tanjab Barat dan pembangunan sejatinya dimaknai sebagai program yang berkelanjutan.
Pemda Tanjab Barat diharapkan senantiasa memperhatikan dan meningkatkan profesional birokrasi sehingga dengan suhu iklim yang profesional akan mendapatkan aparatur yang kridibel, amanah, dan mampu melaksanakan kerja yang produktif untuk mendukung visi misi kepala daerah.
“Selain rekomendasi ada beberapa catatan dari Pansus LKPJ dan ini diharapkan menjadi perhatian pihak,” kata Ambo Angka Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Tanjab Barat dalam rapat paripurna DPRD Senin (15/5).
Usai membacakan laporan rekomendasi Pansus LKPJ DPRD terhadap LKPJ Bupati Kabupaten Tanjab Barat rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjab Barat Faizal Riza ST, MM melanjutkan dengan penetapan keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2016. Secara serentak Anggota dewan yang hadir menerima LKPJ Bupati yang disampaikannya.
Selanjutnya pimpinan Dewan memberikan kesempatan kepada Bupati untuk menyampaikan pendapatnya atas putusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Kabupaten Tanjab Barat tahun 2016.(*)
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat