KUALATUNGKAL – Lima desa yang bersengketa dalam pilkades 2016, terpaksa tidak diikutsertakan dalam pelantikan kades terpilih serentak yang digelar Kamis (16/6). Bupati belum bisa mengambil keputusan, menunggu surat dari Kemendagri.

Hal ini dikatakan Bupati Tanjabbar melalui Kabag Pemdes Setda Tanjabbar, Agoes Makmoen dikonfirmasi wartawan, Rabu.

Kata dia, keputusan bupati masih menunggu surat dari Kemendagri sebagai acuan untuk proses selanjutnya.

"Masih menunggu hasil keputusan dari pihak Kemendagri. Kami sudah surati kemendagri dan masih menunggu surat balasan dari kemendagri. Sampai sekarang masih terus kami pantau," beber Kabag Pemdes Agoes Makmoen di Kantor Bupati.

Agoes mengatakan, jika surat dari Kemendagri turun setelah pelantikan kades serentak, maka pelantikan 5 desa tersebut dilakukan pada hari yang berbeda.

"Jika surat dari Kemendagri menolak gugatan tersebut, maka pelantikan bisa dilakukan di hari berbeda,” kata dia.

Agoes mengatakan, dari materi gugatan dan bukti materai lima desa yang disampaikan, kuat dugaan terjadinya kecurangan. "Kalau kita liat bukti bukti materai memang ada indikasi kecurangan" tandasnya.

Adapun lima desa yang ditunda pelantikan kadesnya antaralain, Pematang Lumut, Teluk Ketapang, Tanjungbojo, Tanjungpaku dan Taman Raja.

Desa Pematang Lumut, kades yang menang digugat soal Daftar Pemilih Tetap, Desa Ketapang soal Money Politik. Begitu juga Tanjung Bojo, digugat soal dugaan money politik, Tanjung Paku soal DPT, dan Taman Raja soal perolehan suara yang sama, namun DPT diacak.(*)

Penulis : Romi

Editor   : Andri Damanik