KUALATUNGKAL – Rapat dengar pendapat antara DPRD Tanjabbar dan semua pihak terkait, membahas persoalan listrik di Tanjabbar sempat berlangsung alot, Senin siang. Selama lima jam, hanya persoalan gas yang dibahas.

Pimpinan rapat, Ahmad Jahfar yang juga Wakil Ketua DPRD Tanjabbar mengatakan, jika kontrak pembelian gas antara PT TJP dan PetroChina telah kedaluarsa 2011 lalu. Hal ini jelas menambah persoalan baru terkait suplai listrik di Tanjabbar.

Dalam hal ini, kata Jahfar, semua pihak harus duduk bersama, bila perlu dibentuk tim terpadu, agar kontrak pembelian gas bisa diperbaharui. Disamping itu, dalam jangka panjang, harus ada jaringan interkoneksi lintas Sumatera yang dibangun PLN, untuk menyokong kebutuhan listrik di Tanjabbar.

“Karena jika kontrak tidak diperbaharui, tentu suplai gas akan terus menurun, diprediksi dua tahun mendatang, PLTG TJP akan kehilangan suplai gas,” jelas politisi dari Partai Golkar ini.

Terpisah, Direktur BUMD Jabung Sakti, Ahmad Yusal membenarkan jika kontrak pembelian gas antara PLTG TJP dengan PetroChina telah kedaluarsa.

Kata dia, sebagaimana dalam rapat bersama yang dihadiri SKK Migas, Senin siang, bahwa pembaharuan kontrak sedang dalam proses di Kementerian ESDM.

Pengajuan kontrak baru dilakukan pada Oktober 2014. Hanya saja, Yusal tak berkomentar lebih jauh soal terlambatnya pengajuan kontrak baru pembelian gas.

“Untuk lebih jelasnya tanyakan dengan SKK Migas atau Ditjen Migas di Kementerian ESDM,” ujar Yusal.

Kata dia, pembaharuan kontrak pembelian gas diajukan PT Tanjungjabung Power ke PT PetroChina Ltd dan selanjutnya diteruskan ke SKK Migas.(*)

Editor : Andri Damanik