KUALATUNGKAL - Ternyata tak semua kantor di Tanjabbar menerapkan transaksi non tunai sebagaimana diatur dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 1910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai.

Kebijakan pusat ini tak diberlakukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Tanjab Barat.

Dipihak lain, untuk mempermudah sekaligus meminimalisir penyelewengan keuangan negara, Pemkab Tanjab Barat mengeluarkan intruksi untuk setiap transaksi keuangan dilakukan secara non tunai.

Sistem ini telah berjalan sejak awal Januari 2019 lalu baik untuk Sekretariat pemkab, OPD maupun transaksi ke perusaahan media.

Rajiun Sitohang, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) membenarkan bahwa DPRD Tanjabbar belum menerapkan transaksi keuangan non tunai.

Menurut Rojiun, alasan dewan belum siap dengan sistem non tunai ini karena dianggap sulit.

"Hal tersebut masih wajar karena sitem ini masih terbilang baru, sehingga yang menggunakannya merasa terkejut," katanya.

Rajiun juga mengatakan, sepertihalnya pembayaran perjalanan dinas Anggota DPRD Tanjab Barat, tidak melalui bank atau transfer (non tunai red) melainkan secara tunai.

"Saya dihubungi Ketua DPRD dan komisi agar tidak dilakukan sistem transaksi pembayaran non tunai, sampai akhir jabatan periode mereka sebagai anggota DPRD," kilahnya.

“Mereka merasa kesulitan, kita tidak tahu juga apa kesulitan yang dialami mereka, namun untuk Sekretariat DPRD wajib melaksanakan non tunai,” timpanya.

Dia berkilah tidak mengetahui alasan DPR kesulitan menggunakan non tunai. Padahal Bupati dan Wakil Bupati sendiri menerapkan sistem non tunai dan langsung membuka rekening bank.

Hingga berita ini dipublish belum ada keterangan resmi dari Ketua DPRD Tanjabbar. (*/her)

Editor : It Redaksi