HALOSUMATERA.COM - Sisa pembayaran proyek Sheetpile, Mess Jogja dan Arena Mini Road Race sampai saat ini belum diselesaikan Pemerintah Kabupaten Tanjabbar. Hal inipun mendapat tanggapan keras dari Wakil Ketua DPRD Tanjabbar, Syafril Simamora.

Menurut nya, rekanan memang berhak menuntut sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Pemkab terhadap pekerjaan proyek yang sudah dilaksanakan.

" Jangan sampai pemerintah memakan hak dari rekanan, kalau pekerjaannya sudah selesai 100 persen ya harus dibayarkan sisanya, " kata Ucok Mora Sapaan akrabnya, Selasa 9 Februari 2021.

Dituturkan politisi dari PAN ini, soal mekanisme penganggaran tentu pemkab yang lebih tahu, Sekda selaku ketua TAPD tidak bisa diam begitu saja, apalagi ini sudah masuk tahun kedua namun tak kunjung dibayarkan.

“Silakan diajukan ke DPRD untuk dibahas sisa pembayaran yang belum dibayarkan. Semua ini ada aturan nya,” ujar Ucok.

Dia menambahkan, harus nya dinas PU itu sebagai owner dari proyek lebih pro aktif dalam menyelesaikan sisa pembayaran ini. " Kalau PU nya tidak ada mengajukan bagaimana ini bisa diselesaikan," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Proyek Sheetpile pada tahun anggaran 2019 dengan nilai kontrak 14.401.913.832 yang fisik nya sudah dikerjakan 100 persen oleh pihak rekanan dari PT. Bangun Yodya Persada, namun Pemkab Tanjabbar belum melunasi pembayarannya ke rekanan. Pembayaran baru sebesar 90 persen sehingga pemkab masih terhutang ke pihak perusahaan sebesar Rp 1,4 miliar.

Begitu juga dengan Proyek Mess Jogja tahun 2019 belum diselesaikan dengan sisa pembayaran sebesar Rp 513 Juta dan proyek arena mini roadrace.

Dari data yang dihimpun media ini, Sekda Tanjabbar selaku Ketua TAPD Tanjabbar melayangkan surat kedinas PUPR Tanjabbar tanggal 8 September 2020 terkait usulan sisa penggaran pekerjaan Sheetpile dan Mess Jogja pada APBDP tahun 2020. Dan meminta Dinas PUPR Tanjabbar melakukan koordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan konsultasi dengan BPK.

PPK Bungkam

Sementara itu, pihak Dinas PUPR melalui PPK Proyek Sheetpile tahun 2019 memilih bungkam saat coba dikonfirmasi wartawan. Dihubungi via Whats App tidak ada jawaban untuk menanyakan soal belum selesainya sisa pembayaran proyek Sheetpile tahun 2019 silam.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Tanjabbar, Encep Jarkasih ditanya perihal perlukah rekomendasi dari Inspektorat secara tertulis menerangkan pekerjaan tersebut sudah selesai 100 persen.

Menurut Encep, sebenarnya tidak perlu ada surat dari Inspektorat kalau hanya untuk mengetahui atau meyakinkan instansi/ tim yang punya tupoksi pengelola keuangan dan penganggarannya.

" Di LHP BPK dan Inspektoran sudah tertuang persentase hasil pekerjaannya, saat akhir tahun 2019 berapa, saat pemeriksaan berapa persen. Mestinya usulan bukan dari Inspektorat tapi dari Instansi pemberi kerja didukung dengan dokumen hasil audit inspektorat atau hasil audit BPK sebagai data tambahan data pendukung, " kata Encep kepada awak media.

Dia menambahkan, hasil audit inspektorat atau BPK bisa juga sebagai bahan pertimbangan penganggaran instansi yang berkompeten dalam penganggaran atau dalam menilai kelayakan pengakuan hutang tersebut.

Dari data yang dihimpun, berdasarkan serah terima sementara/pertama Provosional Hand Over (PHO) dalam notulen rapat ke 2 pemeriksaan hasil pekerjaan, Selasa 14 Januari 2020, adapun unsur panitia terdiri dari Edi Sunardi ST (PPK), Ahmad Saukany Taqwin ST (PPTK), Nur Santy Kurdiana ST (Tenaga Teknis Lapangan) dan A,Riva'i ( Dirut PT Bangun Yodya Persada).

Hasil rapat tersebut menjelaskan hasil pemeriksaan fisik dinyatakan pekerjaan telah selesai seluruhnya dalam kondisi baik dan lengkap.(*/dan/nik)