KUALATUNGKAL - Pasca server Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) milik BKAD Tanjabbar dirusak hacker dua pekan lalu, berdampak pada sistem pencairan keuangan di instansi Pemkab Tanjabbar.

Seperti halnya Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM GU) terpaksa diundur dari jadwal semula. Tadinya sampai 10 Desember 2019, kini dimundurkan sampai 16 Desember 2019.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjabbar Rajiun Sitohang kepada infotanjab.com, Kamis (12/12/19), permasalahan ini sebenarnya tidak signifikan, karena bisa diatasi.

Hanya mekanisme keuangan dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, seperti Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) yang sempat tertunda.

Dikatakan Rajiun, data keuangan di Sistem Informasi Keuangan BKAD sudah pulih kembali, meski sebelumnya tertimpa virus yang hampir saja menghilang kan data-data penting. "Sampi-sampai ada data yang dobel," katanya.

Melalui relasi di lapangan, pihaknya berhasil memperbaiki server SIKD, dan sudah berfungsi normal sejak pekan lalu. " Ya ada relasi dari kawan-kawan yang ahli di bidang IT dari Bandung. Mereka orang dari luar Tanjabbar yang perbaikinya," jelas Rajiun.

Rajiun juga menambahkan, pihaknya tidak sempat melaporkan ke penegak hukum, karena masih bisa diatasi secara internal.

Diperoleh data sebelumnya bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terserang Virus Ransomware yang diduga ulah Hacker sejak senin 2 Desember 2019 lalu.

Parahnya, serangan virus jahat tersebut membuat server jebol dan hampir seluruh data dalam kondisi rusak berat tidak dapat diakses. Akibatnya, aktivitas input data dari OPD di BKAD terhambat.

Pihak BKAD sempat kehilangan data dari 27 hingga 30 Nopember 2019 dan harus dientry ulang. Mulai dari pencairan anggaran, SP2D, SPM dan lainnya termasuk juga catatan laporan keuangan, baik data terakhir konsumsi tahun 2020.(*/Andri Damanik)