TEBING TINGGI - PT Lontar Papyruz Pulp & Paper Industry (PT.LPPPI) Kab Tanjab Barat  dikabarkan tak membayar pajak Tenaga Kerja Asing (TKA) kepada pemerintah daerah sejak tahun 2013. Total pajak yang belum disetorkan mencapai Rp 5 miliar.

Manager Humas PT. LPPPI, H. Hermawan DBS dikonfirmasi tidak menyangkal soal ini. Dia menjelaskan, setoran pajak TKA ini sengaja dihentikan sementara menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) dari Menteri Keuangan RI.

Hermawan menyebut, isi dari surat edaran tersebut, Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) akan dibayarkan langsung ke rekening daerah pada masing masing daerah, jika sudah memiliki Perda terkait masalah ini.

"Kita hanya mematuhi SE Menteri Keuangan tentang DPKK No. S-222/MK.02/2013 tgl. 19 mar 2013 ini. Jadi sejak tahun 2013, pajak tersebut memang belum dibayarkan karena harus menunggu Perda terbit. Sementara untuk TKA yang masuk sebelum tahun 2012, pembayaran pajaknya tetap seperti semula," kata Hermawan.

Intinya beber Hermawan lagi, isi surat tersebut adalah DPKK dibayarkan langsung ke rekening daerah setelah ada perda yang dibuat.

Khusus untuk Tanjab Barat kata Hermawan, saat ini Perda tersebut sudah selesai dan tinggal menunggu hasil kajian Depdagri. Setelah kajian turun makan langsung diundangkan dalam lembaran daerah. Dan pajak tersebut kembali dibayarkan.

Dalam masalah ini, PT LPPPI cukup menyayangkan informasi tersebut berasal dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi. Sementara untuk TKA di perusahaannya, yang memiliki wewenang adalah Disosnakertrans Kabupaten Tanjab Barat.

"Saya heran, apa kapasitas Disnaker Provinsi Jambi dalam masalah ini. Sementara PT.LPPPI masuk dalam wilayah kerja Disosnakertrans Tanjab Barat. Artinya yang punya wewenang adalah Disnaker Tanjab Barat, bukan provinsi," ujar Hermawan kesal.

Disinggung jumlah TKA yang bekerja di PT LPPPI saat ini, Hermawan menyebut 71 orang.(*)

Penulis : Nandy

Editor   : Andri Damanik