TANJABBAR – Ketua DPRD Tanjab Barat Hamdani SE mengaku kaget besaran anggaran proyek pintu air Parit 10 Desa Tungkal I senilai Rp 4 Miliar. Disampnig itu, DPRD Tanjabbar belum menerima laporan secara resmi terkait permasalahan pintu air Parit 10.

“Saya memang sudah dengar dan ada baca di berita masalah proyek pintu air itu. Untuk laporan resmi terkait permasalahan fisik di lapangan, sejauh ini yang sampai ke saya belum ada. Tapi nanti saya croscek lagi ke komisi III,” kata Hamdani dikonfirmasi halosumatera.com, Kamis (1/1/26).

Hamdani mengatakan, seyogianya sejak awal konsultan pengawas harus lebih aktif mengawasi proyek itu. Dinas PUPR juga harus lebih terbuka ke media agar pemberitaan di lapangan bisa berimbang.

Hamdani juga siap memfasilitasi dan menghadirkan rekanan serta dinas terkait jika ada yang melapor ke DPRD. “Jika memang ada dugaan permasalahan disitu, kita siap undang rekanan dan pihak Dinas PUPR untuk hearing di DPRD,” kata Hamdani.

Hamdani menambahkan, secara teknis, pengawasan proyek ini adalah ranah Komisi III, kendati demikian dirinya akan mengecek kembali apakah sudah menjadi perhatian DPRD.

“Nanti saya cek lagi, apakah rekan komisi III sudah turun ke lapangan,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, belakangan proyek ini sempat diaudit BPK RI Perwakilan Jambi. Adanya audit mega proyek ini dibenarkan langsung oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjabbar Eko Suwelo saat dikonfirmasi awak media.

"Masih proses dilakukan pemeriksaan oleh BPK," ungkap Kepala Inspektorat Tanjabbar, Eko Suwelo, ketika dikonfirmasi terkait perkembangan pemeriksaan, Selasa (30/12/2025) siang.

Diberitakan sebelumnya, adanya dugaan bagian retak pada turap penahan air. Hal ini akhirnya menimbulkan sorotan awak media di Tanjabbar dan besaran anggaran yang digelontorkan diduga tidak sebanding dengan kualitas pekerjaan. Proyek ini juga sempat disorot sejak proses tender.(*/nik)