TKD Ribuan Guru di Tanjabbar Belum Dibayarkan


Rabu, 03 Mei 2017 - 15:21:16 WIB - Dibaca: 2124 kali

ilustrasi/net / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL – Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD) guru sampai April 2017 belum dibayarkan. Tak hanya itu, kekurangan pembayaran TKD 2.000-an guru pada tahun 2016 juga belum diselesaikan.

Data yang dihimpun infotanjab.com, total TKD guru tahun 2016 lalu yang belum dibayarkan berkisar ratusan juta rupiah.

Informasi yang dirangkum, akhir tahun lalu, TKD yang diterima guru dan staf sekolah hanya didapat setengah dari yang biasa diterima, sesuai dengan golongan. Pemotongan bervariasi, berkisar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu.

Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjabbar Martunis M Yusuf membenarkan hal ini.

Kata dia, dalam bulan ini, kekurangan pembayaran TKD tahun lalu akan dibayarkan bersamaan dengan TKD tahun ini (Januari – April).

Menurut Martunis, keterlambatan pembayaran TKD tahun ini imbas dari tahun lalu. Dengan demikian, pihaknya akan berupaya melakukan pembenahan bersama DPKAD, agar pembaran TKD tepat waktu.

“Ya idealnya TKD dibayarkan setiap bulan,” ujar Martunis.

Apa kendala lainnya? Martunis enggan berkomentar lebih jauh. Hanya saja, menurut dia, akurasi data dengan ketepatan waktu pengajuan dari sekolah dan UPTD menjadi kendala saat pencairan.

“SPM sudah kita tandatangani, dalam waktu dekat segera dibayarkan. Karena ini menyangkut dengan kesejahteraan para guru kita di Tanjabbar,” timpal Martunis.

Seperti diwartakan, salah seorang guru di SMAN Kualatungkal mempertanyakan keterlambatan TKD guru PNS.

"Belum ada tanda-tanda kapan akan diclearkan sisa TKD 2016 itu. Jadi wajar saja kalau jadi pertanyaan,"ungkap Kurdi salah seorang Guru SMAN di Kuala Tungkal.

Meski sisa TKD yang belum dibayarkan ini nilainya hanya ratusan ribu, menurut Kurdi nilainya cukup membantu terutama bagi guru bergolongan rendah.

Terpisah, Kabag Keuangan Setda Tanjab Barat Hafis kepada wartawan menyebutkan jika pihaknya belum menerima pengajuan berkas pencairan sisa uang TKD Desember 2016 dari Diknas.

“Berkas pengajuannya belum ada masuk ke kita, jadi bagaimana kami mau cairkan," terangnya.(*)

Editor : Andri Damanik




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Hasil Pengecekan Tim Gabungan, SPPG Polda Jambi Memenuhi Standar Operasional

JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen

Berita Daerah

Penyaluran Pupuk Subsidi dengan Slogan TEPAT dan PUPUKKU

JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn

Berita Daerah

Dua Oknum Guru SMAN 4 Tanjabtim Dilaporkan ke PGRI dan Disdik Provinsi Jambi

JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika

Berita Daerah

Ketika Demokrasi Melemah, Politik Hukum Ikut Tersandera

Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti

Opini

Ketua DPRD Muaro Jambi Sebut Secara Struktural dan SDM Perumda Tirta Muaro Jambi Kurang Baik

MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat

Berita Daerah


Advertisement