KUALATUNGKAL- Ada hal menarik saat hearing Komisi I DPRD Tanjabbar dengan Dinas Pendidikan Tanjabbar, Senin siang (13/2). Saat membahas TKD, pihak dinas justru mengakui adanya kelebihan penarikan dana pada akhir tahun lalu, yang jumlahnya berkisar Rp 200 juta.

Sementara di pihak lain, TKD guru dan PNS di lingkup Dinas P dan K yang dibayarkan pada Desember 2016 tidak penuh. Pemotongan bervariasi sesuai golongan, di kisaran Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Tanjabbar, Jamal Darmawan Sie, saat hearing, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjabbar tidak mengakui adanya pemotongan TKD guru pada akhir tahun lalu. Kata Jamal, hanya ada kesalahan penarikan, yaitu kelebihan penarikan dana dari Bank, sekitar Rp 200 juta, dan ini menjadi temuan BPK.

"Pihak dinas mengatakan tidak ada pemotongan TKD. Penarikan anggaran TKD di Bank juga sesuai perbup, yang ada malah kelebihan penarikan dana, makanya jadi temuan," ujar Jamal.

Tak mengorek lebih lanjut, pihak Komisi I menerima penjelasan dari Dinas P dan K Tanjabbar. Pasalnya, laporan adanya pemotongan TKD guru yang jumlah total nya sekitar Rp 700 juta pada Desember 2016 lalu, belum diterima dewan.

"Sampai sekarang, belum ada guru maupun PNS yang melapor soal pemotongan TKD ke Komisi I," kata politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya sempat diberitakan, TKD yang diterima oleh para guru dan staf sekolahan pada Bulan Desember 2016 lalu berkurang dari biasanya.

Informasi yang dihimpun, kekurangan TKD PNS guru dan staf sekolahan untuk bulan desember 2016 lalu totalnya sebesar Rp 700 juta lebih.

Salah satu PNS yang bertugas di salah satu sekolah tak menampik adanya pemotongan dana TKD untuk bulan Desember 2016.

"Hanya separuh yang saya terima dari yang biasanya, tanpa diketahui apa alasannya, " ujarnya seraya minta namanya tidak disebutkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tanjabbar, Wahidin kepada awak media belum lama ini membenarkan adanya kekurangan pembayaran dana TKD untuk bulan Desember 2016. Dia berdalih, bahwa sisa kekurangan tersebut akan dibayarkam setelah pihaknya mengajukan anggaran lagi.

"Memang ada kekurangan, nanti kita anggarkan lagi, tapi bukan separuh kekurangannya," kilah Wahidin.
‎
Saat disinggung tentang berapa total kekurangan pembayaran TKD, Wahidin enggan untuk berkomentar. "Nanti saja tanya dengan bendahara diknas," ungkapnya.

Sayangnya, Kabid Perbendaharaan, Havis tidak mengetahui soal kekurangan TKD untuk guru dan staf sekolahan. "Saya tidak punya data, karena saya baru menjabat, tanya saja dengan kabag keuangan yang lama," sebutnya.

Terpisah Bupati Tanjabbar Dr Ir H Safrial mengaku belum mengetahui informasi kekurangan pembayaran TKD untuk guru dan staf sekolahan. "Nanti saya akan panggil kadis nya, cek dulu apa sebab nya bisa kurang begitu," tegas Bupati beberapa waktu lalu.

Kata Bupati, untuk tahun 2017 memang ada kenaikan TKD untuk PNS di Kabupaten Tanjabbar sebesar 50 persen. "Kalau 2017 memang naik TKD nya, kalau soal diknas kita kroscek dulu kendalanya dimana, " tandasnya. (*/son)

Editor : Andri Damanik