KUALATUNGKAL - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjabbar Ir Zabur Rustam, menyangkal jika ada pengawas hutan Mangrove yang mengundurkan diri. Menurut dia, DKP hanya mengawasi sebagian areal konservasi mangrove di Wilayah Tungkal I.
"Itupun diambil alih kewenangannya oleh provinsi. Kita tidak ada menempatkan pengawas hutan Mangrove di sana," kata Zabur.
Secara keseluruhan, hutan bakau menjadi leading sektor Badan Lingkungan Hidup. DKP hanya sebatas konservasi.
"Kewenangan penuh pengawasan konservasi mangrove di Provinsi," timpalnya.
Seperti diwartakan, penjaga kawasan hutan Mangrove, Amin mengundurkan diri lantaran gaji yang ia terima tidak sesuai dengan beban kerja di lapangan. Amin mengawasi kawasan hutan bakau di Dusun Bahagia, Desa Tungkal Ilir, Kecamatan Tungkal Ilir.
Ditemui awak media, warga asli Dusun Bahagia Desa Tungkal I Kec Tungkal Ilir ini mengaku tidak sanggup mengingat, pekerjaan dengan gaji yang dia diterima tidak sesuai.
“Saya mengundurkan diri menjaga kawasan mangrove di Desa Tungkal I ini alasannya karena resikonya besar,” jelasnya.
Pengunduran diri yang dilakukan dia ini memang tanpa ada paksaan dari pihak lain. “Sejak Januari 2017 kemarin saya tidak bekerja lagi,” bebernya.
Berbicara gaji, Amin mengaku menerima setiap bulan dari Pemerintah Tanjab barat melalui Dinas Perikanan Tanjab Barat sebesar Rp 300 ribu. Bahkan, Amin mengambil upah ini langsung datang ke Dinas sesuai tanggal yang telah ditentukan.
“Per bulan Rp 300 ribu gaji saya menjaga pohon magrove yang seluas ini,” keluhnya.(*)
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat