KUALATUNGKAL - Dugaan kasus korupsi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tanjabbar masih dalam penyelidikan Kejaksaan Negeri Kualatungkal. Lembaga Adhiyaksa ini masih menunggu hasil pemeriksaan BPKP Provinsi Jambi.
Hanya saja, pihak Kejaksaan Negeri Kualatungkal belum juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan anggaran Tahun 2013 dan 2014 ini.
Hal ini diakui langsung oleh Kajari Kualatungkal melalui Kasi Intel, Ellan Jaelani Rabu siang.
Ditemui di ruang kerjanya, Ellan menyebutkan bahwa pihaknya masih tetap terus berkoordinasi dan menunggu hasil pemeriksaan dari BPKP. Dan tentunya, dengan belum diterimanya LHP tersebut, pihaknya belum melanjutkan kasus tersebut ke tahap selanjutnya.
"Sebelum lebaran kemarin, kasi pidsus sudah berkoordinasi dengan BKPK. Dan mereka masih terus memproses laporan tersebut," ungkap Ellan singkat.
Seperti diwartakan sebelumnya, Kasus korupsi di Dinsos untuk Tahun Anggaran (TA) 2013 terdapat 11 kegiatan dan TA 2014 ada 14 kegiatan.
Dimana, dalam kasus ini pihak Kejari telah memeriksa 200 lebih saksi, mulai dari Kepala Dinas Sosnakertran sampai penerima bantuan.
Meski telah memeriksa ratusan saksi-saksi yang telah dimintai keterangan ini, pihak Kejaksaan Kualatungkal belum menentukan siapa yang akan menjadi tersangka. (*)
Penulis : Edison
Editor : Andri Damanik
TANJABBAR - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Katamso, S.A., S.E., M.E., menyambut kunjungan Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI Manunggal Me
TANJABBAR – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
TANJABBAR - Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari Universitas Dinamika Bangsa (UNAMA) dalam
TANJABBAR – "Kita tidak hanya hadir melihat, tetapi juga memastikan bantuan nyata diberikan. Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah hadir untuk mereka," uja
TANJABBAR – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA., SE., ME., memimpin rapat penyelesaian permasalahan keterpakaian lahan milik warga atas nam