JAMBI - Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Polda Jambi melalui Direktorat Intelkam Polda Jambi bersama DPW Tekab (Team Khusus Anti Begal) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Aula Hotel Ratu Duo, Selasa (20/5/25).

FGD ini mengangkat tema melalui tata kelola transportasi berbasis online mendukung program pemerintah serta menolak aksi premanisme, begal dan Geng motor dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang kondusif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jambi. Hadir sekitar 150 driver online yang tergabung dalam DPW Tekab Provinsi Jambi.

Turut Hadir Dirintelkam Polda Jambi, Kombes Pol Hendro Hotuguan Siregar S.I.K, Pengurus DPW Tekab Jambi. Nara sumber yang hadir diantaranya Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, Kadis Kominfo Provinsi Jambi diwakili Staf E Goverment Badriyah Fitri, Kabid Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Wing Gunariadi L, SE, Ketua Forum Komunikasi Organisasi Masyarakat (Forkom Ormas) Adean Teguh S.T., S.H.

Dalam sambutannya, Dirintelkam Polda Jambi, Kombes Pol Hendri Hotuguan Siregar mengatakan, pelaksanaan Focus Group Discusion (FGD) bersama DPW Tekab Jambi ini merupakan salah satu bentuk peran polri untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. 

Diharapkan, Hasil dari FGD ini dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait transportasi berbasis online yang berada di Provinsi Jambi.

" Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada DPW Tekab Jambi dalam menyikapi Seruan Aksi Unjuk Rasa Oleh Asosiasi pengemudi ojek online (garda) dengan pengalihan kegiatan focus group discusion sehingga Situasi Kamtibmas di Provinsi Jambi tetap aman dan kondusif," kata Hendri Hotuguan.

Ditambahkan Hendri, melalui FGD ini diharapkan dapat memecahkan persoalan terkait tata kelola tansportasi berbasis online yang selama ini menjadi kendala bagi driver ojek online dalam meningkatkan kesejahteraan. 

Sebagaimana diketahui, aplikator transportasi online diduga sering melanggar regulasi dengan mengeluarkan aturan atau kebijakan secara sepihak tanpa melibatkan para driver selaku mitra kerja.

Regulasi dimaksud yakni Kepmenhub KP nomor 1001 tahun 2022, terkait batasan maksimal potongan aplikasi sebesar 20 persen, namun selama ini aplikator diduga melakukan potongan aplikasi sampai 50 persen. 

Terkait hal ini, kata Hendri, Polri berperan menjaga, menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan ini mengajak para driver online dapat bekerja sama dan berperan aktif mendukung terciptanya situasi keamanan yang kondusif di provinsi jambi.

"Sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat provinsi jambi secara umum relatif aman yang mana hal tersebut tidak lepas dari peranan para driver ojek online yang senantiasa bekerjasama dengan Polri," ungkapnya.

Diakhir sambutannya, Driver Ojek Online (Ojol) dalam kesehariaannya selalu bersentuhan dengan masyarakat sehingga para driver ojol banyak mengetahui dinamika perkembangan situasi di masyarakat.

" Khususnya pada saat ini sedang marak terjadi aksi premanisme, begal, genk motor dan aksi lainnya yang meresahkan masyarakat. Driver ojek online dapat berperan aktif dalam memberikan informasi bagi pihak kepolisian apabila menemukan adanya aksi premanisme, begal maupun aksi-aksi lainnya di jalan raya," ungkapnya.

Terpisah, Kabid Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Wing Gunardi L, SE mengatakan, pihaknya melalui regulasi yang ada akan tetap melakukan pembinaan dan jika ada pelanggaran yang terjadi, akan disampaikan ke Dirjen Perhubungan Darat.

Sementara Kadis Kominfo Provinsi Jambi melalui Staf E Goverment Badriyah mengatakan, bahwa saat ini yang menjadi isu krusial adanya konflik antara aplikator dengan mitra atau pengemudi. Sejalan dengan ini, ada peningkatan pengguna Ojol secara Nasional dan khususnya di Provinsi Jambi.

Terkait hal ini, Kominfo juga berkewajiban memberikan pendidikan digital kepada pengemudi ojol, dan silahkan berkoordinasi kepada Kominfo.

" Tentunya perlu transparansi dan kebenaran data pengemudi kepada masyarakat," ujarnya.

Disamping itu, Kominfo juga memiliki peran dalam regulasi tarif, namun lebih menyampaikan item penting dalam tarif dasar dan maksimum.

Selain itu, Kominfo juga memberikan edukasi bahwa perlindungan data pribadi dan data pengguna wajib dilindungi.

Ketua Umum Forum Komunikasi Ormas Provinsi Jambi, Adean Teguh S.T., S.H., mengatakan, DPW Tekab bagian dari ormas yang membidangi transportasi. Diharapkan ormas ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, terutama dalam menolak aksi premanisme, begal dan Geng motor dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang kondusif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jambi.

Adean juga berharap, apapun hasil FGD ini harus menghasilkan catatan penting yang dapat disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jambi.

"Harus ada resume dan nanti berisi aspirasi dari teman teman untuk disampaikan ke Pemprov Jambi," ujarnya.

Sementara itu, Kapolresta Jambi Boy Sutan Binanga Siregar meminta kerjasama driver online di Jambi untuk dapat menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Kata dia, Polri tidak akan mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ada di masyarakat tanpa bantuan, dukungan dan peran aktif masyarakat.

" Terkait dengan maraknya aksi premanisme, begal, genk motor dan aksi lainnya yang meresahkan masyarakat, kami harapkan teman-teman driver ojek online dapat berperan aktif dalam memberikan informasi bagi pihak Kepolisian," tutupnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi antara pengurus DPW Tekab dan narasumber yang hadir. (*/nik)