TANJABBAR – Jalan Nasional terendam banjir rob, menjadi perhatian elite politik di Tanjabbar. Mantan Anggota DPRD Tanjabbar, Indra Safari SE angkat bicara soal ini.

Dihubungi halosumatera.com, Kamis sore (2/3/23), Indra sepakat jika jalur dua Parit Gompong ditinggikan. Pasalnya, posisi jalan sudah lebih rendah dari Sungai.

“Saya sepakat jika jalan Nasional itu ditinggikan. Kita lihat sekarang ini air pasang sudah semakin tinggi. Rumah saya yang biasanya gak kena banjir, ini sudah kena pasang,” kata Indra dimintai tanggapannya.

Indra melanjutkan, jika hanya melakukan normalisasi anak sungai dari Jalur Dua hingga ke Parit IV, menurut Indra, kurang maksimal.

“Normalisasi perlu, tapi jalan itu harus di tinggikan. Sekarang pemkab harus memikirkan sumber dananya, tidak mungkin dengan APBD, tentu harus anggaran pusat,” ujarnya.

Politisi senior ini juga meminta DPRD Tanjabbar untuk sama-sama mendorong pemda untuk berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Perwakilan Jambi.

“Masalah banjir jalur dua ini harus dipikirkan. Dewan harus mengutamakan skala prioritas, bantu pemda menggaet dana pusat,” kata Indra Safari.

Soal adanya tindakan dari Dinas PUPR untuk melakukan perbaikan di beberapa titik di Jalan Nasional, Indra tidak mempersoalkan. Bahkan jika sifatnya urgen, pemda dapat melakukan perbaikan lebih awal.

Hanya saja, tutur Indra, soal aset pembangunan, apakah kedepannya tidak menjadi permasalahan. “Itu kan jalan Nasional, dibangun atau diperbaiki pakai dana APBD, apa nanti nanti tidak masalah, asetnya gimana,” ungkapnya.

Terlepas dari hal itu, Indra pun mengapresiasi upaya Dinas PUPR Tanjabbar untuk menghitamkan jalur dua, dengan melakukan pengaspalan.

Sebagaimana dituturkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanjabbar Apridasman ST MT kepad awak media, bahwa pihaknya akan melakukan pengaspalan jalan Nasional ini di sejumlah titik yang saat ini sudah dilakukan pengerasan. Pengerasan dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu.

Apri mengatakan, meski bukan kewenangan kabupaten, namun  hal itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah (Pemda) Tanjabbar atas kondisi jalan Nasional yang menjadi jalan utama masyarakat di Tanjabbar.

“ Kita telah melakukan koordinasi dengan BPJN. PUPR cukup peduli dengan kondisi ruas jalan nasional itu. Berkordinasi dengan BPJN tak di tanggapi serius," ungkap Apri.

Ia meminta, agar kepada pihak BPJN wilayah Jambi untuk proaktif dalam mengelola aset negara yakni Jalan Sri Soedewi yang berstatus Jalan Nasional itu.

"Mohon juga pihak BPJN mari sama- sama menangani," timpalnya.(*/nik)