TOLAK EKSEKUSI LAHAN DI SIMPANG ABADI

Kantor Pengadilan Didemo Warga Simpang Abadi


Senin, 07 September 2015 - 22:19:31 WIB - Dibaca: 2352 kali

Ratusan Warga dari Simpang Abadi, Kecamatan Betara Saat Menyampaikan Aspirasi di Kantor DPRD Tanjab Barat. (IT) / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL – Setelah dua kali menolak eksekusi lahan, ratusan warga Simpang Abadi yang tergabung dalam kelompok tani Hijau Permai melakukan aksi demo di depan kantor Pengadilan Negeri Kualatungkal, Senin siang. Mereka berorasi sembari membawa spanduk yang berisikan penolakan eksekusi.

Aksi demo dikawal puluhan aparat kepolisian. Tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan pendemo.

"Tolak eksekusi. Pengadilan harus menunda dan mempertimbangkan kembali eksekusi ini dan kami akan membongkar semua kebusukan Bujang, Jamal Darani dkk,” ujar pendemo di depan PN Kualatungkal.‎

Dalam orasinya, warga akan mempertahankan lahan tersebut yang secara sah dikelola Kelompok Tani Hijau Permai. Mereka akan bertahan sampai titik darah terakhir.

Hanya lima menit berorasi, ratusan warga Simpang Abadi itu berpindah ke Kantor DPRD Tanjabbar. Pasalnya, tak satupun perwakilan dari PN Kualatungkal menanggapi pendemo.

Di DPRD Tanjabbar, pendemo diterima oleh Ketua Komisi I Alamsyah, Anggota Komisi III Jamal Darmawan dan beberapa anggota dewan lainnya.

Dihadapan anggota dewan, warga meminta para wakil rakyat membantu memperjuangkan warga dalam mempertahankan lahan tersebut.

Alamsyah dan Jamal Darmawan bersedia menampung aspirasi warga. Bahkan, 10 perwakilan warga dipersilahkan masuk untuk membeberkan persoalan.

Namun usulan dewan ini, ditolak oleh warga. Mereka baru bersedia bernegosasi, asalkan pihak pengadilan juga dihadirkan dalam pertemuan.

‎‎‎Setelah diberikan penjelasan oleh anggota dewan, barulah masa mau diajak masuk. Ketua Komisi I DPRD Tanjabbar, Alamsyah mengatakan, aspirasi warga akan segera ditindaklanjuti. Warga juga diharapkan segera membuat laporan kepada dewan agar bisa dipelajari lebih lanjut.

Soal proses hukum di PN Kualatungkal, dewan tidak berhak melakukan intervensi. Namun dewan menyarankan, eksekusi baru bisa dilakukan setelah proses peninjauan kembali diselesaikan ataupun ada keputusan yang inkrah.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PN Kualatungkal sudah dua kali melakukan eksekusi, namun digagalkan oleh warga yang tergabung dalam KT Hijau Permai. Sengketa ini berawal pada 2011 lalu, yang melibatkan Bujang dan Tarmuzi (pengurus KT Hijau Permai saat ini).

Lahan yang diperebutkan sekitar 300 hektare. Hanya saja, lahan ini berada di Kawasan Hutan Produksi. Informasi yang dirangkum, lahan yang sudah ditanawi sawit tersebut masuk dalam konsesi HTI PT RHM (Grup Sinar Mas).(*)

Editor : Andri Damanik‎




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Dua Oknum Guru SMAN 4 Tanjabtim Dilaporkan ke PGRI dan Disdik Provinsi Jambi

JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika

Berita Daerah

Ketika Demokrasi Melemah, Politik Hukum Ikut Tersandera

Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti

Opini

Ketua DPRD Muaro Jambi Sebut Secara Struktural dan SDM Perumda Tirta Muaro Jambi Kurang Baik

MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat

Berita Daerah

DPRD Tanjab Barat Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026

TANJABBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Ranc

Advertorial

Ketua Komisi III DPRD Tanjab Barat Albert Chaniago, Serap Aspirasi Warga Teluk Kulbi

  TANJABBAR – Dalam upaya memperkuat jalinan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, Ketua Komisi III (Tiga) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Ba

Advertorial


Advertisement