KUALATUNGKAL – Lima Tenaga Kerja Asing asal China yang terjaring petugas Imigrasi Kualatungkal terancam dideportasi. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kualatungkal, Rivandhi Rivai, TKA tersebut bisa diblack list untuk bekerja di Indonesia.
Kata dia, apabila ditemukan dua alat bukti yang cukup, maka dapat dilakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian terhadap lima orang WNA asing tersebut.
Kelimanya bisa dikenakan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah), karena dengan sengaja telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan padanya.
"Petugas masih melakukan pemeriksaan secara Intensif dan mengumpulkan bukti tambahan guna penyelidikan apakah lima WNA negara China ini bisa dilanjutkan prosesnya ketahapan penyidikan/pro justitia," ungkap Rivandhi Rivai, di ruang kerjanya, Selasa.
Terhadap perusahaan atau penjamin maupun sponsor masih dilakukan pendalaman. Apabila terbukti tidak memenuhi kewajibannya sebagai penjamin atau memberikan kesempatan bagi warga negara asing untuk bekerja secara ilegal maka dapat dikenakan ancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
" Lima WNA itu diduga diamankan dari Subkontraktor PT berinisial L," tegasnya.
Ditambahkan dia, sejauh ini baru satu perusahaan di Tanjab Barat yang diperiksa tenaga kerja asingnya.
"Sebelumnya memang kita sudah mendapat informasi masalah itu, namun kita untuk memastikannya maka langsung melakukan pemeriksaan. Jadi yang menjadi kecurigaan kita, dua orang itu saat dilakukan pemeriksaan sempat kabur dan kejar-kejaran dengan kita," tandasnya.(*)
Penulis : Sky
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Perjalanan karier RB (46) sebagai aparatur sipil negara (ASN) di institusi pemasyarakatan kembali menjadi sorotan. Setelah beberapa kali dikaitkan
Oleh: Dr. Mochammad Farisi, LL.M Dosen FH UNJA & Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia) Pemandangan penegakan hukum kita belakangan ini m
JAMBI - Tiga advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Siginjai, yakni Firmansyah, Yuskandar, dan Nofriyanto, secara resmi telah mengajukan surat keberata
JAMBI - Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar S.I.K., M.H., membuka langsung Rakernis Fungsi Intelkam Polda Jambi dan jajaran, di Aula Balai Bhayangkara Sigi
TANJAB BARAT – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar nai