KUALATUNGKAL – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tetap memangkas anggaran 2015 sebesar 40 persen dari Rp 1,5 triliun. Pemangkasan ini bertujuan menutupi defisit anggaran akibat selisih Dana Bagi Hasil Migas (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjabbar, Ir H Firdaus Khatab menjelaskan, pemangkasan anggaran diserahkan kepada seluruh SKPD. Setelah dirampungkan di SKPD, diteruskan ke TAPD. Setelah mendapat persetujuan Bupati, rincian anggaran tersebut kembali dirampungkan melalui forum APBD Perubahan.
“Item-itemnya, SKPD yang mengetahui. Kalau ditotalkan, 40 persen dari APBD. Ada fisik dan non fisik, yang kita anggap tidak skala prioritas,” ujar Kepala Bapemdalda ini.
Kata dia, pemangkasan 40 persen anggaran ini bisa saja berubah tergantung kesepakatan di forum APBD Perubahan, yang terdiri dari TAPD dan Badan Anggaran Legislatif.
Ditambahkan Firdaus, adanya defisit anggaran tahun ini bukan karena salah perencanaan, akan tetapi plafon penerimaan yang telah dibahas pada akhir tahun lalu tak sesuai dengan dana yang dikucurkan pemerintah pusat (DAU dan DBH).
“Makanya ada selisih, sekitar Rp 400 miliar lebih,” jelasnya.
Informasi yang dirangkum, sejumlah kegiatan fisik baik di Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Dinas ESDM sebagian besar telah diluncurkan, padahal pemangkasan anggaran belum dirampungkan di APBDP 2015.
Belum diketahui, apakah proyek yang telah diluncurkan tersebut termasuk dalam item anggaran yang dipangkas pada Forum APBD Perubahan akhir Agustus mendatang.(*)
Editor : Andri Damanik
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat