HALOSUMATERA.COM - Pemerintah Kabupaten Sarolangun siap menyisihkan 8 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembelian vaksin Covid-19 bagi masyarakat Sarolangun sebagaimana intruksi Kementerian Keuangan Ri.
Hal itu disampaikan lansung oleh Bupati Sarolangun Drs H Cek Endra usai membuka kegiatan forum gabungan OPD di lingkup Pemkab Sarolangun Senin (01/03/21).
Dikatakan Cek Endra, Pemkab Sarolangun siap melakukan pemotongan APBD asalkan ada kepastian, kapan masyarakat Sarolangun akan mendapatkan Vaksin tersebut.
"Untuk vaksin sekarang itu sudah menjadi anjuran dari Departemen keuangan, kita ini diminta untuk mengurangi 8 persen dari APBD. Tapi saya minta kepastian, kalau ada pengurangan yang 8 persen dari APBD itu kita memang betul fokus untuk membeli vaksin untuk masyarakat Sarolangun, kita mau dikurang APBD kita tapi kita mau pasti juga kapan masyarakat kita mendapat vaksin," katanya.
Dengan adanya ajuran dari pihak Departemen keuangan tersebut, Bupati Ce berharap, pada tahun 2022 nanti masyarakat Sarolangun dapat menjalani vaksinasi Covid-19 secara gratis.
"Saya berharap 2022 masyarakat Sarolangun sudah menerima vaksin, tidak boleh lama-lama. Kita siap untuk mengurangi anggarannya demi membeli vaksin untuk masyarakat Sarolangun," tandasnya.(*/hen)
TANJABBAR – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Albert Chaniago, SP, turut hadir dalam Musyawarah P
TANJABBAR - Semangat perjuangan bersama dalam membangun daerah tergambar jelas dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jambi ke-68 yang berlangsung khi
TANJABBAR - Memasuki masa Reses ke-II tahun sidang 2024/2025, Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mari
TANJABBAR - Bentuk kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat), Albert Chaniago, S.P.
TANJABBAR - Ketua Komisi III DPRD Tanjabbar (Tanjabbar), Albert Chaniago, S.P., menghadiri rapat koordinasi terkait penyelesaian permasalahan jalan Lintas