DAMPAK DEFISIT APBD 2015

Bupati Pastikan, TKD dan Honor TKK Tidak Dipangkas


Selasa, 06 Oktober 2015 - 20:34:29 WIB - Dibaca: 3224 kali

Bupati Tanjabbar Usman Ermulan Didampingi Wabup Tanjabbar Katamso saat Diwawancarai Wartawan, Selasa Siang.(IT) / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL – Bupati Tanjabbar Usman Ermulan membantah jika pemkab akan memotong Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan honor TKK demi menutupi defisit anggaran. Hal ini dikatakan Bupati saat ditemui sejumlah wartawan, Selasa siang.

"Tidak, kita tidak ada pangkas yang namanya TKD atau honorer para TKK,  kita hanya pangkas kegiatan yang lain saja. Seperti kegiatan-kegiatan dinas luar, Bintek. Untuk apa kita memberikan uang kepada orang, kita akan buat bintek-bintek itu sendiri. Mengapa harus membayar jutaan rupiah ke daerah lain, padahal kita mampu mengadakan bintek itu," ujar Usman didampingi Wabup Tanjabbar, Katamso.

Kata Usman, pemotongan TKD dan honor TKK hanya isu yang sama sekali tidak benar. "TKD dan tenaga honorer aman, mereka tidak akan diganggu-ganggu, " sebutnya.

Sebelumnya, beredar isu bahwa Pemkab Tanjab Barat akan memangkas anggaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk tahun 2015 yang tinggal tersisa 3 bulan dengan besaran Rp 12 miliar demi menutupi defisit APBD.

Hal tersebut membuat PNS galau. Ternyata hal ini hanya isapan jempol belaka. Jadi sekarang para PNS dan tenaga honor sudah bisa bernafas lega dan tenang.

H Azwar, Kepala Dinas Kepandudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tanjab Barat, mengaku sangat senang dan berterimakasih dengan keputusan Bupati, tidak jadi memangkas TKD dan gaji tenaga honor.

Soalnya, dari catatan yang ada di Dukcapil, pada umumnya para PNS itu banyak yang memenjarakan gajinya di Bank. Jadi TKD  ini merupakan uang yang diharapkan para PNS. “Apabila TKD ini dipangkas, kasihan juga para PNS itu," kata Azwar.

Salah seorang PNS yang meminta namanya tidak dituliskan, mengaku kecewa jika Pemkab memangkas TKD dan honor TKK.

"Kok PNS yang dikorbankan, padahal banyak proyek besar yang tidak menyentuh masyarakat, malah TKD yang dapat menyambung hidup kami malah itu yang tidak dibayarkan, " ujarnya.

Apabila benar, itu sama saja dengan menyengsarakan PNS. Pasalnya sebagian besar PNS sangat bergantung dari TKD, gaji yang diterima sudah tidak utuh lagi. "Banyak SK PNS itu di Bank, jadi gaji kami ni sudah tidak utuh lagi, jadi keluarga kami mau makan apa lagi, " katanya lirih.

"Alhamdulillah, Pemda tidak jadi memangkas TKD PNS", tandasnya. (*)

Penulis : Rita

Editor   : Andri Damanik




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Ramai Warga Net Soroti Jalan Rusak Pembengis Sungai Saren

TANJABBAR – Sorotan terhadap infrastruktur di Kabupaten Tanjabbar masih mencuat. Buktinya, komentar warga terkait rusaknya Jalan Pembengis – Sungai

Berita Daerah

Kontes Gilo Batu Meriahkan HUT RI ke-80 di Jambi

JAMBI - Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Keluarga Besar Komunitas Batu Cincin Jambi (KBC-J) akan menggelar kont

Berita Daerah

Ditintelkam Polda Jambi Bagi-bagikan Bendera ke Pedagang dan Anggota Tani Merdeka Jambi

JAMBI – Menyambut HUT RI ke 80, Polda Jambi melalui Ditintelkam Polda Jambi membagi-bagikan bendera merah putih kepada pedagang di Pasar Pakubuwono dan Pasar

Berita Daerah

Tabligh Akbar Meriahkan HUT RI dan Hari Jadi ke-60 Tanjabbar, Hadirkan Ustaz Nasional Fikri Zainuddi

TANJABBAR – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-60 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Kabupaten Tanju

Advertorial

Bupati Tanjab Barat Buka Lomba Balap Pompong, Lestarikan Tradisi Bahari dan Dongkrak Wisata Daerah

TANJABBAR – Masih dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-60 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bupati Drs. H. Anwar

Advertorial


Advertisement