DAMPAK DEFISIT APBD 2015

Bupati Pastikan, TKD dan Honor TKK Tidak Dipangkas


Selasa, 06 Oktober 2015 - 20:34:29 WIB - Dibaca: 3093 kali

Bupati Tanjabbar Usman Ermulan Didampingi Wabup Tanjabbar Katamso saat Diwawancarai Wartawan, Selasa Siang.(IT) / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL – Bupati Tanjabbar Usman Ermulan membantah jika pemkab akan memotong Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan honor TKK demi menutupi defisit anggaran. Hal ini dikatakan Bupati saat ditemui sejumlah wartawan, Selasa siang.

"Tidak, kita tidak ada pangkas yang namanya TKD atau honorer para TKK,  kita hanya pangkas kegiatan yang lain saja. Seperti kegiatan-kegiatan dinas luar, Bintek. Untuk apa kita memberikan uang kepada orang, kita akan buat bintek-bintek itu sendiri. Mengapa harus membayar jutaan rupiah ke daerah lain, padahal kita mampu mengadakan bintek itu," ujar Usman didampingi Wabup Tanjabbar, Katamso.

Kata Usman, pemotongan TKD dan honor TKK hanya isu yang sama sekali tidak benar. "TKD dan tenaga honorer aman, mereka tidak akan diganggu-ganggu, " sebutnya.

Sebelumnya, beredar isu bahwa Pemkab Tanjab Barat akan memangkas anggaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk tahun 2015 yang tinggal tersisa 3 bulan dengan besaran Rp 12 miliar demi menutupi defisit APBD.

Hal tersebut membuat PNS galau. Ternyata hal ini hanya isapan jempol belaka. Jadi sekarang para PNS dan tenaga honor sudah bisa bernafas lega dan tenang.

H Azwar, Kepala Dinas Kepandudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tanjab Barat, mengaku sangat senang dan berterimakasih dengan keputusan Bupati, tidak jadi memangkas TKD dan gaji tenaga honor.

Soalnya, dari catatan yang ada di Dukcapil, pada umumnya para PNS itu banyak yang memenjarakan gajinya di Bank. Jadi TKD  ini merupakan uang yang diharapkan para PNS. “Apabila TKD ini dipangkas, kasihan juga para PNS itu," kata Azwar.

Salah seorang PNS yang meminta namanya tidak dituliskan, mengaku kecewa jika Pemkab memangkas TKD dan honor TKK.

"Kok PNS yang dikorbankan, padahal banyak proyek besar yang tidak menyentuh masyarakat, malah TKD yang dapat menyambung hidup kami malah itu yang tidak dibayarkan, " ujarnya.

Apabila benar, itu sama saja dengan menyengsarakan PNS. Pasalnya sebagian besar PNS sangat bergantung dari TKD, gaji yang diterima sudah tidak utuh lagi. "Banyak SK PNS itu di Bank, jadi gaji kami ni sudah tidak utuh lagi, jadi keluarga kami mau makan apa lagi, " katanya lirih.

"Alhamdulillah, Pemda tidak jadi memangkas TKD PNS", tandasnya. (*)

Penulis : Rita

Editor   : Andri Damanik




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Gubernur Al Haris Tutup Hari Krida Pertanian ke-52 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024

JAMBI - Gubernur Jambi, Al Haris, secara resmi menutup kegiatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-52 tingkat Provinsi Jambi yang berlangsung di arena ex-MTQ Kabupat

Advertorial

Gubernur Jambi Al Haris Pimpin Peringatan HUT ke-79 PGRI dan HGN 2024 di Tebo

JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris menghadiri dan memimpin peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sekaligus Hari Guru Nas

Advertorial

Gubernur Al Haris Tegaskan Pentingnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

JAMBI - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jambi. Pernyataan ini disampaikannya s

Advertorial

Sopir BNI Kualatungkal Dipecat Sepihak, Diduga Masalah Sepele

TANJABBAR - Supervisor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), diduga memecat salah seorangĀ  Karyawan k

Berita Daerah

IJTI Kecam Arogansi Oknum Kadis Koperindag Tanjabbar, Beri Waktu 24 Jam untuk Klarifikasi

TANJABBAR - Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Jambi, sangat mengencam atas tindakan arogan oleh oknum Kadis Koperindag Tanjabba

Berita Daerah


Advertisement