DAMPAK DEFISIT APBD 2015

Bupati Pastikan, TKD dan Honor TKK Tidak Dipangkas


Selasa, 06 Oktober 2015 - 20:34:29 WIB - Dibaca: 3460 kali

Bupati Tanjabbar Usman Ermulan Didampingi Wabup Tanjabbar Katamso saat Diwawancarai Wartawan, Selasa Siang.(IT) / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL – Bupati Tanjabbar Usman Ermulan membantah jika pemkab akan memotong Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan honor TKK demi menutupi defisit anggaran. Hal ini dikatakan Bupati saat ditemui sejumlah wartawan, Selasa siang.

"Tidak, kita tidak ada pangkas yang namanya TKD atau honorer para TKK,  kita hanya pangkas kegiatan yang lain saja. Seperti kegiatan-kegiatan dinas luar, Bintek. Untuk apa kita memberikan uang kepada orang, kita akan buat bintek-bintek itu sendiri. Mengapa harus membayar jutaan rupiah ke daerah lain, padahal kita mampu mengadakan bintek itu," ujar Usman didampingi Wabup Tanjabbar, Katamso.

Kata Usman, pemotongan TKD dan honor TKK hanya isu yang sama sekali tidak benar. "TKD dan tenaga honorer aman, mereka tidak akan diganggu-ganggu, " sebutnya.

Sebelumnya, beredar isu bahwa Pemkab Tanjab Barat akan memangkas anggaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk tahun 2015 yang tinggal tersisa 3 bulan dengan besaran Rp 12 miliar demi menutupi defisit APBD.

Hal tersebut membuat PNS galau. Ternyata hal ini hanya isapan jempol belaka. Jadi sekarang para PNS dan tenaga honor sudah bisa bernafas lega dan tenang.

H Azwar, Kepala Dinas Kepandudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tanjab Barat, mengaku sangat senang dan berterimakasih dengan keputusan Bupati, tidak jadi memangkas TKD dan gaji tenaga honor.

Soalnya, dari catatan yang ada di Dukcapil, pada umumnya para PNS itu banyak yang memenjarakan gajinya di Bank. Jadi TKD  ini merupakan uang yang diharapkan para PNS. “Apabila TKD ini dipangkas, kasihan juga para PNS itu," kata Azwar.

Salah seorang PNS yang meminta namanya tidak dituliskan, mengaku kecewa jika Pemkab memangkas TKD dan honor TKK.

"Kok PNS yang dikorbankan, padahal banyak proyek besar yang tidak menyentuh masyarakat, malah TKD yang dapat menyambung hidup kami malah itu yang tidak dibayarkan, " ujarnya.

Apabila benar, itu sama saja dengan menyengsarakan PNS. Pasalnya sebagian besar PNS sangat bergantung dari TKD, gaji yang diterima sudah tidak utuh lagi. "Banyak SK PNS itu di Bank, jadi gaji kami ni sudah tidak utuh lagi, jadi keluarga kami mau makan apa lagi, " katanya lirih.

"Alhamdulillah, Pemda tidak jadi memangkas TKD PNS", tandasnya. (*)

Penulis : Rita

Editor   : Andri Damanik




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Sekolah Jadi Sorotan Jelang Eksekusi, Mahmud: Kami Siap Hibahkan Tanah untuk Pendidikan

BATANGHARI – Polemik rencana eksekusi lahan sekitar 1.300 hektare di Kabupaten Batanghari kembali memanas. Kali ini, perhatian publik tertuju pada beredar

Hukum & Kriminal

Bupati Anwar Sadat Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan Listrik di Kawasan Hutan Produksi

JAMBI – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menghadiri rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jaringan Listrik Desa di wilayah Kabupaten Ta

Advertorial

Bupati Anwar Sadat Tekankan Kepatuhan Pajak Desa untuk Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

TANJAB BARAT – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan

Advertorial

Bupati Anwar Sadat Ajak Masyarakat Jaga Sungai dan Kelestarian Ekosistem

TANJAB BARAT – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., meresmikan Lubuk Larangan di Desa Lubuk Bernai, Kecamatan Batang Asam, sebagai upaya m

Advertorial

Gerak Cepat, Bupati Anwar Sadat Tinjau Karhutla di Bram Itam

TANJAB BARAT — Menunjukkan respons cepat terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., langs

Advertorial


Advertisement