HALOSUMATERA.COM - Pemerintah Provinsi Jambi menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jambi tahun 2022, di Swiss Belhotel, Jambi, Selasa (6/4/2021).
Hadir secara langsung Pj Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bupati/Walikota se Provinsi Jambi, Kepala Bapepeda se Provinsi Jambi, Anggota DPR DPR RI Dapil Jambi serta Sekjen Kemendagri Dr Ir Muhammad Khudori dan Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakarjaan Bappenas RI Pungky Sumadi secara virtual.
Pj Gubernur JambiĀ dalam sambutanya mengajak para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih intensif dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dalam menyusun perencanaan yang baik dan bersinergi, memiliki daya ungkit, serta memiliki indikator yang jelas dan terukur.
Sementara itu Bupati Tanjungjabung Barat Drs H Anwar Sadat M Ag menyampaikan beberapa poin untuk menjadi perhatian pemerintah di tingkat provinsi, diantaranya pemerataan anggaran.
" Biaya pembangunan di Tanjab Barat tidak bisa di-samaratakan dengan daerah lain yang ada di Provinsi Jambi. Karena kami di Tungkal struktur tanahnya berbeda," singkat Bupati Anwar Sadat.
Acara diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan oleh seluruh Bupati/wali kota se Provinsi Jambi. (*/Kominfo/frm)
SAROLANGUN - Kecelakaan kerja kembali terjadi, sebuah insiden longsor menimpa sejumlah warga di Dusun Mengkadai, Desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sar
KUALA TUNGKAL – Polres Tanjung Jabung Barat terus menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Satuan Reserse Narkoba (Satresna
JAMBI - Mitsubishi Pajero Sport hitam doff dengan nomor polisi B 1989 PRS diduga plat bodong menerobos penjagaan Polda Jambi, Minggu dini hari (18/1/26). Pajero
KUALATUNGKAL - Warga di Jalan Nelayan RT 16 Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjabbar, Jambi resah aksi pencuri onderdil pompong, R
KUALATUNGKAL - Dugaan kejanggalan terhadap Proyek Pintu Air Parit 10 Desa Tungkal I Kabupaten Tanjabbar senilai Rp 4 miliar akhirnya terjawab. Hasil Audit Tata