TANJABBAR (HS) – Selain aksi mogok kerja dokter spesialis, persoalan lain juga muncul di rumah sakit plat merah ini. Hak pekerja cleaning service diduga belum diberikan pihak rumah sakit.
Aktivis Mahasiswa Asal Tanjung Jabung Barat, Ferdiono menyoroti dua hal ini. Kata dia, Pemkab harus merespon dan bergerak cepat mengenai insentif dokter dan hak pekerja cleaning service RSUD Daud Arif.
Ferdiono membandingkan, jika sekelas dokter spesialis yang masih menerima gaji dan penghasilan lainnya saja mogok, bagaimana dengan pekerja cleaning service (CS) yang penghasilan atau gaji pokoknya belum dibayarkan hampir empat bulan.
"Sekelas dokter spesialis yang masih terima gaji dan penghasilan lain saja mogok, bagaimana nasib rakyat kecil seperti pekerja cleaning service (CS) yang kebingungan memikirkan cara bagaimana bisa bertahan hidup tanpa gaji sebagai hak mereka sampai sekarang belum dibayarkan. Hampir empat bulan gaji mereka belum dibayar. Ditambah lagi tidak didaftarkannya para pekerja ini di BPJS," tuturnya, sabtu (20/3/21).
Ferdiono yang juga Wakil Ketua KNPI Tanjab Barat Bidang Politik, Kebijakan Publik dan Hukum berharap Pemkab Tanjab Barat bergerak cepat membantu puluhan pekerja cleaning service RS Daud Arif dalam menuntut haknya.
Menurutnya nasib pekerja cleaning service yang berpenghasilan jauh dibawah dokter spesialis ini juga butuh respon cepat dan perlu diperjuangkan oleh Pemkab Tanjab Barat dan pihak terkait yang mana ini menyangkut sisi kemanusiaan.
" Ini merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan penindasan perbudakan gaya baru yang mana sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku hak mereka secara normatif sebagai pekerja tidak dipenuhi dan terkesan diabaikan oleh pihak pemberi kerja, kita minta Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga merespon dan bergerak cepat mengenai pemenuhan Hak normatif para Pekerja Cleaning Service yang belum terpenuhi sampai saat ini dan tidak tebang pilih seperti secepat merespon aksi mogok para dokter spesialis," tutupnya.(*)
Pewarta: Kaka
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat