HALOSUMATERA.COM – Perkebunan sawit di Tanjabbar masih mendominasi dibandingkan komoditas perkebunan lainnya, seperti kelapa dan pinang. Hingga kini, luasan kebun sawit di Tanjabbar mencapai 120.000 hektare.
Luasan ini berdasarkan data di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjabbar, yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP).
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjab Barat Ir Melam Bangun kepada halosumatera.com, Jumat 25 Desember 2020, mengatakan dari 120 ribu hektare ini, 60 ribu hektare merupakan kebun masyarakat yang bermitra kepada perusahaan (sistem plasma,red).
Dikatakan Melam, perkebunan sawit terluas ada di wilayah ulu. Sedangkan di wilayah ilir (Kuala Betara dan Betara) setidaknya ada dua perusahaan inti dan plasma yang sudah berproduksi, yakni PT Pelda dan PT Borneo.
Hanya saja, kedua perusahaan ini baru mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan izin lokasi. Sementara Hak Guna Usaha (HGU) belum dikantongi dua perusahaan ilir ini.
“HGU bisa diurus di tahapan berikutnya, ya memang dua perusahaan ini belum ada HGU,” ujar Melam.
“Kalau PT Pelda ini perusahaan dari Malaysia, sedangkan PT Borneo yang punyanya orang Jambi. Tapi saya belum ada ke lokasi, karena akses jalan ke plasma Borneo rusak,” kata Melam Bangun.
Dikatakam Melam, luasan plasma PT Borneo 300 hektare dan PT Pelda mencapai 600 hektare. Kedua perusahaan awal ini membeli lahan dari masyarakat setempat, yang tadinya merupakan kebun kelapa dalam yang terlantar.
“Sebagian besar kebun kelapa dalam milik masyarakat, kemudian dibeli perusahaan untuk plasma,” ujarnya. (*)
JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn
JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti
MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat