KUALATUNGKAL - Tak hanya Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan saja yang memantau penggunaan dana desa. Lembaga legislatif juga intens mengawasi peruntukan dana pusat tersebut.

Seperti yang dituturkan Ketua DPRD Tanjabbar Faisal Riza. Dana desa yang cukup fantastis nilainya, sebaiknya dipergunakan sesuai peruntukkanya.

"Harus tepat sasaran dan sesuai peruntukkannya untuk membangun desa. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Faisal Riza.

Icol, sapaan akrabnya, menyambut baiknya rencana pemerintah pusat untuk menaikkan dana desa, dari Rp 600 juta per desa menjadi Rp 1,1 miliar.

"Dewan akan mengawasinya dengan seksama penggunaan dana desa tersebut," kata Politisi Partai Gerindra ini.

Terkait pembangunan di desa yang menggunakan APBD, pemerintah daerah harus menyinkronkan. Artinya, jangan sampai ada pembiayaan proyek pemerintah yang tumpang tindih, APBD dan APBN.

Sekretaris Dirjen Kementerian Desa Drs H Muklis M Si membenarkan kenaikan dana desa tahun 2017 mendatang, yakni Rp 1,1 miliar per desa. 

Mukhlis menyebut, secara keseluruhan dana desa yang dikucurkan pada tahun2016 mencapai Rp 40,6 trilun. Dengan adanya kenaikan di tahun depan, pemerintah pusat mengalokasikan Rp 70 triliun untuk seluruh desa di Indonesia. 

"2016 itu Rp 600 juta per desa, 2017 Rp 1,1 miliar per desa, 2018 Rp 1,4 miliar per desa dan 2019 Rp 1,5 miliar per desa," sebutnya.

Muklis menegaskan, pencairan dana harus mengikuti prosedur. Jika laporan pertanggungjawaban penggunaan tahap I selesai, baru bisa dicairkan untuk tahap II. 

Sementara itu, bagi daerah yang lambat terlambat mengucurkan dana desa ke masing-masing desa akan dikenakan sanksi. 

Muklispun mewanti-wanti agar dana desa dipergunakan sebagaimana mestinya, karena dana desa itu akan dipantau langsung oleh KPK, Kejaksaan, BPK RI dan Polri. 

"Jangan pernah punya niat untuk menyelewengkan dana desa, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan desa, " kata mantan Sekda Tanjabbar ini.(*)

Editor : Andri Damanik