KUALATUNGKAL – Ketua Fraksi Golkar, Syafrizal Lubis mengkhawatirkan, pembahasan APBDP 2015 tak selesai. Soalnya, KUA/PPAS baru diserahkan TAPD Tanjabbar pada 28 Oktober lalu. Sementara, hingga 15 November 2015, dewan melakukan reses di dapil masing-masing.
“Saya khawatir pembahasan tidak selesai, jangan nanti dewan yang disalahkan. Sebab, KUA/PPAS baru masuk 28 Oktober lalu,” kata Syafrizal Lubis.
Kata dia, akhir anggaran sampai 24 Desember 2015, belum lagi evaluasi APBDP yang dilakukan Pemprov Jambi. “Sangat rentan sekali, waktunya begitu mepet,” ujar Ogek sapaan akrabnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanjabbar, Faisal Riza optimis, pembahasan APBDP 2015 rampung pada minggu ketiga November 2015. Kata dia, sesuai penjadwalan di Banmus, pembahasan APBDP dilakukan setelah reses anggota dewan.
“Dewan reses sampai 15 November 2015. KUA/PPAS baru masuk ke dewan,” ujarnya.
Berdasarkan angka KUA/PPAS, total APBDP 2015 termasuk APBD 2016 mencapai Rp 1,2 Triliun, belum termasuk dana perimbangan dari pusat. “Sekitar Rp 400 miliar anggaran perubahan 2015, termasuk silpa 2014 lalu,” ujar politisi dari Partai Gerindra ini.
Icol juga meminta TAPD Tanjabbar menyerahkan Perda LKPD yang telah dievaluasi Gubernur Jambi. Jika LKPD tidak diserahkan, APBDP 2015 tidak bisa dibahas. “Kabarnya sudah dievaluasi, tapi belum diserahkan ke dewan,” ujar Icol sapaan akrabnya.(*)
Editor : Andri Damanik
TANJABBAR – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, SE, ME, meresmikan operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Desa Panyabunga
TANJABBAR - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Katamso, S.A., S.E., M.E., menyambut kunjungan Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI Manunggal Me
TANJABBAR – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
TANJABBAR - Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari Universitas Dinamika Bangsa (UNAMA) dalam
TANJABBAR – "Kita tidak hanya hadir melihat, tetapi juga memastikan bantuan nyata diberikan. Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah hadir untuk mereka," uja