Ini Pendapat Beberapa Dewan Soal Tunjangan TAPD Senilai Rp 1,3 Miliar


Minggu, 26 Februari 2017 - 11:49:40 WIB - Dibaca: 1849 kali

Ilustrasi/net / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL - Anggota Bandan Anggaran Legislatif DPRD Tanjabbar Aziz Rahman tidak mengetahui secara pasti, apakah anggaran Tunjangan TAPD dibahas atau tidak. Dirinya mengaku tidak mengikuti pembahasan, lantaran sedang berada di Pulau Jawa pada waktu pembahasan.

"Dalam pembahasan saya tidak hadir, karena nungguin ibu sakit hingga meninggal dunia," kata Aziz Rahman.

Kendati demikian, Politisi PKS ini menegaskan, jika hal itu sudah dievaluasi dan dikonsultasikan ke Kemendagri. "Jadi kita awasi realisasinya harus benar-benar sesuai dan wajar," kata Aziz Rahman melalui pesan singkatnya.

Menurut Aziz, jika memang ada capaian atau prestasi yang bagus bagi TAPD, wajar mendapat Reward (Tunjangan,red). Sebaliknya, jika tidak ada prestasi, pemberian tunjangan tersebut merupakan pemborosan APBD.

Sementara itu, Jamal Darmawan Sie, Anggota Komisi I DPRD Tanjabbar mengatakan, pada saat pembahasan tidak pernah disampaikan mengenai Tunjangan TAPD. Justru muncul setelah evaluasi gubernur.

"Memang betul, setelah evaluasi sempat dirapatkan. Dan kita pertanyakan saat itu. Kita juga susah sampaikan ke pimpinan untuk memanggil TAPD agar diklarifikasi mengenai anggaran ini," kata Politisi Partai Demokrat ini.

Jamal menilai, Tunjangan TAPD merupakan pemborosan APBD. Sebab, disisi lain anggaran TKD yang diberikan kepada PNS telah dinaikkan. "Kerja TAPD hanya setahun sekali," ujar Jamal.

Berbeda lagi dengan apa yang dikatakan Wakil Ketua DPRD Tanjabbar Ahmad Jahfar. Menurut Jahfar, semua anggaran yang tercantum dalam APBD 2017 melalui pembahasan, termasuk anggaran yang telah dievaluasi Gubernur.

"Tidak ada yang tidak dibahas. Juga telah dilakukan akselerasi oleh DPRD pasca evaluasi gubernur," kata Ahmad Jahfar.

Politisi Partai Golkar ini juga membenarkan jika anggaran TAPD sudah pernah dianggarkan di tahun sebelumnya.

Jahfar menambahkan, melalui peningkatan TKD dan Tunjangan TAPD diharapkan bisa meningkatkan kualitas kerja aparatur.

"Jika tidak ada perubahan tentu akan kita evaluasi. Dari dulu anggaran TAPD sudah ada," ucapnya.(*)

Editor : Andri Damanik




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Hasil Pengecekan Tim Gabungan, SPPG Polda Jambi Memenuhi Standar Operasional

JAMBI – Tim dari BPOM Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi dan BGN Provinsi Jambi mengecek Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jambi, Sen

Berita Daerah

Penyaluran Pupuk Subsidi dengan Slogan TEPAT dan PUPUKKU

JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi terus mengawasi pendistribusian dan mencegah penyalahgunaannya di Provinsi Jambi. Dengan tagine “Tepat” yakn

Berita Daerah

Dua Oknum Guru SMAN 4 Tanjabtim Dilaporkan ke PGRI dan Disdik Provinsi Jambi

JAMBI- Dua orang oknum guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur resmi dilaporkan ke Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi dan Dinas Pendidika

Berita Daerah

Ketika Demokrasi Melemah, Politik Hukum Ikut Tersandera

Dalam beberapa tahun terakhir, wajah politik hukum Indonesia memperlihatkan arah yang mengkhawatirkan. Di tengah sistem demokrasi yang seharusnya menjamin parti

Opini

Ketua DPRD Muaro Jambi Sebut Secara Struktural dan SDM Perumda Tirta Muaro Jambi Kurang Baik

MUARO JAMBI – Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag memberikan tanggapannya terkait pelayanan Perumda Tirta Muaro Jambi yang kerab dikeluhkan masyarakat

Berita Daerah


Advertisement