Ini Pendapat Beberapa Dewan Soal Tunjangan TAPD Senilai Rp 1,3 Miliar


Minggu, 26 Februari 2017 - 11:49:40 WIB - Dibaca: 1703 kali

Ilustrasi/net / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL - Anggota Bandan Anggaran Legislatif DPRD Tanjabbar Aziz Rahman tidak mengetahui secara pasti, apakah anggaran Tunjangan TAPD dibahas atau tidak. Dirinya mengaku tidak mengikuti pembahasan, lantaran sedang berada di Pulau Jawa pada waktu pembahasan.

"Dalam pembahasan saya tidak hadir, karena nungguin ibu sakit hingga meninggal dunia," kata Aziz Rahman.

Kendati demikian, Politisi PKS ini menegaskan, jika hal itu sudah dievaluasi dan dikonsultasikan ke Kemendagri. "Jadi kita awasi realisasinya harus benar-benar sesuai dan wajar," kata Aziz Rahman melalui pesan singkatnya.

Menurut Aziz, jika memang ada capaian atau prestasi yang bagus bagi TAPD, wajar mendapat Reward (Tunjangan,red). Sebaliknya, jika tidak ada prestasi, pemberian tunjangan tersebut merupakan pemborosan APBD.

Sementara itu, Jamal Darmawan Sie, Anggota Komisi I DPRD Tanjabbar mengatakan, pada saat pembahasan tidak pernah disampaikan mengenai Tunjangan TAPD. Justru muncul setelah evaluasi gubernur.

"Memang betul, setelah evaluasi sempat dirapatkan. Dan kita pertanyakan saat itu. Kita juga susah sampaikan ke pimpinan untuk memanggil TAPD agar diklarifikasi mengenai anggaran ini," kata Politisi Partai Demokrat ini.

Jamal menilai, Tunjangan TAPD merupakan pemborosan APBD. Sebab, disisi lain anggaran TKD yang diberikan kepada PNS telah dinaikkan. "Kerja TAPD hanya setahun sekali," ujar Jamal.

Berbeda lagi dengan apa yang dikatakan Wakil Ketua DPRD Tanjabbar Ahmad Jahfar. Menurut Jahfar, semua anggaran yang tercantum dalam APBD 2017 melalui pembahasan, termasuk anggaran yang telah dievaluasi Gubernur.

"Tidak ada yang tidak dibahas. Juga telah dilakukan akselerasi oleh DPRD pasca evaluasi gubernur," kata Ahmad Jahfar.

Politisi Partai Golkar ini juga membenarkan jika anggaran TAPD sudah pernah dianggarkan di tahun sebelumnya.

Jahfar menambahkan, melalui peningkatan TKD dan Tunjangan TAPD diharapkan bisa meningkatkan kualitas kerja aparatur.

"Jika tidak ada perubahan tentu akan kita evaluasi. Dari dulu anggaran TAPD sudah ada," ucapnya.(*)

Editor : Andri Damanik




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Gubernur Al Haris Tutup Hari Krida Pertanian ke-52 Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024

JAMBI - Gubernur Jambi, Al Haris, secara resmi menutup kegiatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-52 tingkat Provinsi Jambi yang berlangsung di arena ex-MTQ Kabupat

Advertorial

Gubernur Jambi Al Haris Pimpin Peringatan HUT ke-79 PGRI dan HGN 2024 di Tebo

JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris menghadiri dan memimpin peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sekaligus Hari Guru Nas

Advertorial

Gubernur Al Haris Tegaskan Pentingnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

JAMBI - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jambi. Pernyataan ini disampaikannya s

Advertorial

Sopir BNI Kualatungkal Dipecat Sepihak, Diduga Masalah Sepele

TANJABBAR - Supervisor Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), diduga memecat salah seorangĀ  Karyawan k

Berita Daerah

IJTI Kecam Arogansi Oknum Kadis Koperindag Tanjabbar, Beri Waktu 24 Jam untuk Klarifikasi

TANJABBAR - Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Jambi, sangat mengencam atas tindakan arogan oleh oknum Kadis Koperindag Tanjabba

Berita Daerah


Advertisement