MUAROJAMBI (halosumatera.com) - Kepala Desa Bukit Subur Nurcahyo meminta agar pengeboran minyak di desa bisa dilegalkan. Hal ini disampaikan saat Inspektur Jenderal Kementrian ESDM RI Prof Dr Akhmad Syakhroza SE, MAFIS meninjau lokasi Ilegal Driling di RT 04 Dusun Tanah Merah, Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Jumat (16/10).
Tak hanya Kepala Desa, Ketua BUMDes setempat Muhajir juga meminta agar kegiatan pengeboran minyak di lokasi bisa dilegalkan.
Menjawab hal tersebut, Akhmad Syakhroza SE mengatakan pengajauan tersebut bisa saja terealisasi. Untuk merealisasikannya, tentu harus ditempuh sesuai aturan yang berlaku.
“Kades bisa mengajukan surat permohonan kepada pemerintah secara berjenjang hingga ke Kabupaten dalam hal ini adalah kantor Bidang ESDM dengan melampirkan data sumur minyak yang ada,” kata Prof Dr Akhmad Syakhroza SE MAFIS.
Dalam pengajuan permohonan tersebut, pihak desa sebaiknya menyertakan berkas-berkas pendukung agar kegiatan tersebut bisa dilegalkan.
“Berkasnya berisi antara lain titik koordinat dan jumlah hasil produksi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah,” kata dia.
Pantauan di lapangan, kegiatan di lokasi berlangsung dengan protokol kesehatan. Kedatangan Kementrian ESDM didampingi oleh Kapolres Muarojambi AKBP Ardiyanto serta unsur Muspika setempat.(*/omi)
JAMBI — Sudah rutin dilakukan, setiap merayakan Idul Adha, warga Blok C Perumahan Aurduri, Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, menyembeli
JAMBI –Tim Satgaswil Jambi Densus 88 AT Polri bersama 10 Eks Napiter melaksanakan penyembelihan hewan kurban, di Kelurahan Simpang Kawat Kota Jambi, Jumat
TANJABBAR – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, SE, ME, meresmikan operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Desa Panyabunga
TANJABBAR - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Katamso, S.A., S.E., M.E., menyambut kunjungan Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) TNI Manunggal Me
TANJABBAR – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik