Masyarakat Kampung Nelayan Curhat ke Dewan


Minggu, 11 Desember 2016 - 16:38:16 WIB - Dibaca: 1574 kali

Reses Anggota DPRD Tanjabbar Dipimpin Ketua DPRD Tanjabbar Beberapa Waktu Lalu.(dok/IT) / HALOSUMATERA.COM

KUALATUNGKAL - Sejumlah persoalan dikelukan dan diusulkan warga ke DPRD Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) untuk diperjuangkan.

Mulai dari kerusakan jalan yang butuh diperbaiki hingga persoalan bantuan pemerintah kepada nelayan, dikeluhkan warga kepada Anggota Dewan Dapil 1, saat reses belum lama ini, dari 21 hingga 26 September 2016, di Kecamatan Tungkal Ilir, Seberang Kota dan Bram Itam, untuk masa reses persidangan III.

“Aspirasi yang muncul dari masyarakat akan menjadi tanggung jawab dewan. Dari reses, kita bisa mendengar apa-apa saja aspirasi langsung dari masyarakat yang disampaikan ke wakil rakyat yang duduk di DPRD Tanjabbar,” ungkap Ketua DPRD Tanjabbar, Faisal Riza beberapa waktu lalu.

Apapun aspirasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat terkait pembangunan ‎yang ada di Kabupaten Tanjab Barat dalam reses ini,  akan menjadi catatan dewan.

“Kami akan tampung semua aspirasi masyarakat hari ini dan di Paripurnakan untuk disampaikan ke Bupati agar ada tindak lanjutnya melalui SKPD terkait," tegas Faisal Riza.

Anggota DPRD Tanjabbar Dari Dapil I, Jamal Darmawan mengatakan, untuk masa reses dihari pertama pihaknya melakukan reses di kampung nelayan.

"Yang reses di kampung nelayanan ada 8 orang dewan dan yang lainnya melakukan reses sendiri-sendiri," ujar Politisi Gerindra ini.

Dalam pertemuan di Kampung Nelayan, masyarakat menyampaikan keluhan ke dewan dapil I, seputar masalah jalan yang perlu perbaikan, masalah sporadik yang dijaminkan ke Bank sehingga sulit mengurus sertifikat prona hingga keluhan soal bantuan pemerintah kepada nelayan.

"Kalau masalah jalan bisa kita anggarkan di APBD, namun urusan dengan Bank tetap juga akan kita carikan solusi dengan menanyakan sistemnya kepada pihak Bank,"paparnya.

Dia menambahkan, apapun aspirasi dari masyarakat tetap akan ditampung, dewan akan mencari solusi berdasarkan skala prioritas.

"Tentu akan kita upayakan dengan menerapkan skala prioritas yang disepakati dalam paripurna nantinya,"pungkasnya.(*/put)

Editor : Andri Damanik




Komentar Anda



Terkini Lainnya

Gubernur Jambi Serahkan SK 1.860 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

JAMBI - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menyerahkan SK 1.860 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi tahun 2023 di lingkungan Pemeri

Advertorial

Gubernur Al Haris: Tahun Ini Pemprov Jambi Bangun Jalan Rantau Kermas - Tanjung Kasri

MERANGIN - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH., disambut hangat dan antusias oleh masyarakat Lembaga Adat Dusun Tigo (Rantau Kermas, Renah Alai, Lubuk M

Advertorial

Sekda Provinsi Jambi: Program Dumisake Bantu Pekerja Tingkatkan Kesejahteraan Hidup

JAMBI -  Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi H. Sudirman, SH., MH., mengatakan, Program Dumisake Jambi Mantap sangat membantu pekerja dalam meningkatkan k

Advertorial

Gubernur Al Haris Sebut Sekoja Kota Santri

JAMBI - Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, menyebut Seberang Kota Jambi (Sekoja) sebagai Kota Santri. Sekoja sudah dikenal semenjak dulu, karena seberan

Advertorial

PAMSIMAS di Desa Lubuk Terentang Hanya Difungsikan Saat Kemarau

TANJABBAR - Bangunan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III yang berada di RT 03, Dusun Kampung Baru, Desa Lubuk Terentang

Berita Daerah


Advertisement